Ads


» » » Kementan Gandeng KPK Berantas Korupsi dan Menata Kelola Komoditas Pangan

Kiri-kanan: Mentan Amran Sulaiman, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang. MTVN / Husen Miftahudin.
  Jakarta, BeritaRayaOnline,-Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas tindak pidana korupsi serta menata kelola komoditas pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengakui pihaknya tengah mengupayakan swasembada pangan dengan peningkatan produksi 11 komoditas pangan strategis yang nilai ekonominya mencapai Rp712,4 triliun. Komoditas pangan tersebut adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, sapi, gula, kakao, kelapa sawit, kopi, dan karet.

"Anggaran dan data ini akan dikawal sehingga nantinya dapat meningkatkan produksi pangan. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan mampu menyejahterakan para petani Indonesia yang sebanyak 104 juta petani ini menunggu bantuan kita," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman , di Kantor Kementan, Jalan Harsono RM No 3, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa pihaknya akan menempatkan Satuan Petugas (Satgas) KPK di kantor Kementan. Satgas tersebut bertugas untuk mengawal data dan anggaran pangan strategis agar tidak terjadi kecurangan.

"Sebagai lembaga penegakan hukum kami memiliki lima kewenangan di antaranya adalah koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan penindakan. Nah bagian (Satgas) yang di sini (Kementan) nanti masuk dalam kewenangan monitoring kebijakan pemerintah dan dalam waktu bersamaan melakukan pencegahan dan penindakan," papar dia.

Dengan begitu, lanjut dia, kerja sama yang dilakukan Kementan dan KPK ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan para petani. Tak hanya itu, Satgas KPK nantinya juga akan bekerja untuk mengawasi data produksi pangan dan sisi distribusi.

"Kalau ada yang menimbun sehingga menimbulkan gejolak di pasar, itu harus kita betulkan. Kami akan dukung dan kita bisa datangi ke tempat yang menyimpang dari regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan dari Kementan," pungkas Agus.(lasman simanjuntak)
sumber berita dan foto : metrotvnews.com

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini