Ads


» » » Kementan Atur Tata Niaga dan Konsolidasi Peternak Sapi Melalui Bisnis Berjamaah

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meihat langsung sapi-sapi dari NTT yang baru  tiba di  Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Ratusan sapi ini diangkut oleh kapal ternak "tol laut" KM.Cemara Nusantara I. Dengan tibanya  sapi baik berasal dari Provinsi NTT, NTB,  Sulawesi Selatan, dan Provinsi Lampung  yang diangkut kapal ternak ini diharapkan nantinya harga daging sapi di Kota Jakarta dan sekitarnya bisa mencapai Rp 85 ribu per kg. (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta, BeritaRayaOnline,-Memasuki kuartal pertama tahun 2016 ini, ekonomi pertanian Indonesia mengalami turbulensi yang cukup menekan, kenaikan harga daging sapi di beberapa wilayah menjadi permasalahan di masyarakat.

 Di tingkat konsumen, terutama di Jabodetabek harga daging sapi per kilogram berkisar Rp. 100.000 – Rp. 120.000. Pihak tertentu mengklaim  akibat tingginya harga daging sapi di pasar ini menyebabkan pasar lesu dan pedagang pun berkurang penghasilannya.

 Selain itu, kalangan importir daging sapi dan sapi bakalan yang didominasi korporasi bermodal besar, juga berteriak. Mereka menuntut pemerintah untuk menambah kuota impor daging sapi atau sapi bakalan.

KEBUTUHAN SAPI POTONG NASIONAL

Pemerintah dalam hal ini Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan kementerian lainnya yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah bersama-sama melakukan perhitungan total kebutuhan daging sapi nasional yang hasilnya disampaikan pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tanggal 22 Januari 2016 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  



 Total kebutuhan daging sapi pada tahun 2016 adalah 674.690 ton, atas dasar konsumsi daging sapi masyarakat di Indonesia rata-rata 2,61 kg/kapita/tahun. Dari kebutuhan daging sapi nasional tersebut, 441.761 ton dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan kekurangan sebanyak 232.929 ton harus dipasok dari impor.

 Oleh karena itu, maka pada tahun ini pemerintah menetapkan kuota impor sebesar 232.929 ton atau setara dengan sapi hidup (bakalan) sebanyak 600.000 ekor dan daging sapi sebanyak 82.310 ton.

Banyak kalangan menilai bahwa pemerintah telah salah dalam melakukan perhitungan terhadap kebutuhan impor daging sapi saat ini, sehingga menyebabkan harga daging sapi di tingkat konsumen tinggi. Bahkan desakan pun terus bergulir dari importir untuk terus menambah impor. Padahal tingkat konsumsi daging sapi rata-rata per kapita masih 2,61 kilogram per tahun paling rendah di Asia Tenggara.


KETERSEDIAAN SAPI POTONG


Berdasarkan Data Statistik dari Ditjen PKH (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi daging sapi (supply) di dalam negeri dari tahun 2011-2015 meningkat, dimana produksi daging sapi pada tahun 2011 yang semula 485.333 ton naik menjadi 523.927 ton. 


Hal ini membuktikan bahwa penyediaan ternak sapi dalam negeri cukup potensial untuk memenuhi permintaan daging sapi yang terus meningkat tersebut. Produksi daging sapi dalam negeri saat ini ditunjang oleh dukungan usaha peternakan domestik yang sebagian besar adalah usaha peternakan rakyat.  

Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk tetap konsisten memprioritaskan keberadaan ternak lokal, sehingga hasil peternakan rakyat dapat terserap oleh pasar

Pada tahun 2016 terdapat potensi sapi siap potong sebanyak 2.132.338 ekor, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kebutuhan sapi jantan di masing-masing daerah sentra sebanyak 1.204.049 ekor. Sehingga ketersediaan sapi siap potong yang dapat diantar pulaukan atau antar provinsi sebanyak 973.289 ekor dan telah ditetapkan sebanyak 645.361 ekor dapat dijual antar pulau atau antar provinsi. 

Sisa cadangan sapi siap potong di daerah sentra sebanyak 323.772 ekor. Dari 645.361 ekor sapi siap potong yang akan dijual antar pulau atau antar provinsi, sebanyak 460.667 ekor atau 71 % dialokasikan untuk mengisi kebutuhan sapi siap potong di daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan alokasi untuk DKI Jakarta sebanyak 269.104 ekor dan Jawa Barat sebanyak 191.563 ekor, ditambah penyediaan sapi siap potong dari lokal Jawa Barat sebanyak 159.000 ekor.

Melihat dari ketersediaan sapi siap potong tersebut di atas, maka masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan akan terjadinya kekurangan pasokan daging sapi di Indonesia, karena pemerintah sudah memperhitungkannya sesuai kebutuhan.

PEMBERDAYAAN PETERNAK MELALUI BISNIS KOLEKTIF/BERJAMAAH

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penyediaan sapi potong dan daging sapi dalam negeri selama ini 98% berbasis peternakan rakyat. Peternakan sebagai lokomotif pembangunan pertanian adalah suatu keniscayaan apabila 4.204.213 Rumah Tangga Peternak/RTP (Sensus Pertanian 2013) yang menguasai lebih dari 98% ternak di Indonesia tersebut diorgansir dan dikonsolidasikan dengan baik. 

 Hal ini dikarenakan potret peternak kita saat ini adalah mereka yang mengembangkan usaha peternakan berskala kecil untuk semua komoditas ternak (sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, kuda, babi, dan unggas) yang memiliki pencirian sebagai berikut: 1) rata-rata kepemilikan ternak relatif rendah; 2) ternak dipelihara sebagai tabungan hidup; 3) dipelihara dalam pemukiman padat penduduk dan dikandangkan di belakang rumah; 4) lahan pemeliharaan yang terbatas, sehingga pakan harus dicari di kawasan yang seringkali jauh dari tempat tinggal; 5) usaha beternak dilakukan secara turun temurun; dan 6) sebagian besar tidak memiliki modal untuk membeli ternak.



Atas pencirian di atas, pemerintah melalui Kementerian Pertanian berupaya membangun peternakan rakyat dengan pendekatan sektoral dan regional dalam bentuk pengembangan kawasan peternakan. Oleh karena itu, potensi peternak berskala kecil tersebut secara keseluruhan  menjadi tulang punggung bangsa Indonesia untuk menyediakan bahan pangan asal hewan bagi seluruh penduduknya.

Peningkatan impor daging sapi pada akhir-akhir ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap terhambatnya perkembangan usaha peternakan domestik. Peternakan rakyat yang sebenarnya menjadi basis dari penyediaan daging sapi menjadi tergerus, bahkan bisa terdistorsi oleh pasar karena adanya persaingan harga. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, Indonesia dapat masuk dalam jebakan pangan (food trap) dari negara-negara eksportir, yang dikhawatirkan akan dapat mengancam kedaulatan dan ketahanan pangan dalam negeri. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi pengembangan sapi potong sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan daging sapi nasional, terutama yang mengandalkan sumber daya lokal. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan populasi dan produksi sapi potong dalam negeri dengan pendekatan Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) akan mengkoordinir semua institusi pemerintah maupun non-pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuatan peternak berskala kecil tersebut dalam kegiatan pra produksi, produksi, dan pasca produksi, serta kegiatan penunjang yang saling bersinergi dan berkelanjutan.

 Koordinasi penyelenggaraan konsolidasi peternak kecil ini, diawali dengan penetapan SPR sebagai “common interest” dalam melakukan berbagai kegiatan oleh berbagai institusi. Common interest merupakan upaya sekaligus langkah pemerintah yang termanifestasi ke dalam bentuk kebijakan dan program yang memberikan ruang pengembangan peternakan rakyat. 


Model pengembangan peternakan melalui SPR merupakan bentuk konkrit dari implementasi visi pemerintah, yaitu “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong”. SPR merupakan media pembangunan peternakan secara terintegrasi bagi pembangunan peternakan, sedangkan Sekolah Peternakan Rakyat merupakan media transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran masyarakat dan mendorong tindakan kolektif. 

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumber daya (keunggulan komparatif) sebagai pendukung penyediaan ternak sapi dalam negeri. Kehadiran SPR diharapkan akan mampu melahirkan peternak-peternak yang mampu memproduksi dan mensuplai daging ke daerah lain tanpa harus impor.  Pada tahun 2016 telah ditetapkan 50 SPR sebagai pilot project, dan diharapkan pada tahun berikutnya SPR akan terus bertambah keberadaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah selayaknya jika dalam pelaksanaan program pemenuhan pangan asal hewan, terutama daging sapi  ini ada kerjasama multi pihak (pemerintah, akademisi, swasta, peternak dan lain-lain) menjadi penting dan sangat berharga.  

 Disini, masing-masing pihak memiliki keuntungan ketika ikut berpartisipasi dalam mewujudkan visi SPR.  Adapun keuntungan yang diperoleh pemerintah sebagai regulator dan fasilitator adalah fokus dalam perancangan, penerapan, pembinaan, dan evaluasi program pada lokasi SPR yang jelas dalam populasi besar. Selanjutnya keuntungan yang diperoleh perguruan tinggi (termasuk LIPI, lembaga riset pertanian, dan lembaga sejenisnya) adalah sebagai laboratorium lapang untuk kegiatan praktikum, magang, dan penelitian untuk multistrata (sarjana, master, dan doktor). 

 Untuk swasta, keuntungan yang diperoleh adalah mudah dan murah dalam memperoleh ternak berjumlah besar dan sesuai standar performannya.  Untuk peternak keuntungan yang diperoleh adalah memiliki keterampilan teknis, tindakan dan sikap yang lebih profesional dan meningkatkan pendapatan peternak rakyat.

Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kabupaten yang saat ini sangat serius dalam mengembangkan SPR di wilayahnya. Terdapat tiga (3) kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi contoh penerapan SPR yaitu Kecamatan Kasiman, Kecamatan Temayang, dan Kecamatan Kedungadem. 
Ketua GPPT (Gugus Perwakilan Pemilik Ternak) SPR “Maju Bersama” di Kabupaten Bojonegoro, H. Sabaat telah memberikan laporan terkait pelaksanaan SPR yang dipimpinnya bahwa banyak kegiatan yang telah dilakukan melalui sharing informasi antar peternak.

 “Alhamdulillah banyak kemajuan yang dirasakan di SPR Maju Bersama, terdapat perkembangan populasi secara signifikan” jelasnya. “Dari awal pembentukan SPR jumlah populasi yang semula sebanyak 700 ekor, sekarang sudah mencapai 1000 ekor dengan jumlah kelompok peternak berjumlah 84 orang ditambah lagi telah ada 6 kelompok binaan yang terbentuk. Selain itu pengurus DPPT telah menanam rumput untuk pakan sebanyak 5 Ha, pemeriksaan kesehatan hewan dan reproduksi secara berkala dibantu dari dinas ” tambahnya.
Manager SPR di Kecamatan Kedungadem, Satrio Dwi Putro juga menyampaikan “saya bertugas di SPR baru 10 bulan namun perubahan dari penerapan dan pengembangan SPR sangat signifikan”.  Beberapa hal yang telah dicapai diantarnya yaitu penjualan pupuk sebanyak 59 ton, serta  hasil pakan olahan telah diuji di laboratorium dan hasilnya cukup memuaskan” ungkapnya. 

Investor lokal menjadi target kerjasama, dan telah dibentuk koperasi dengan 84 anggota, yang akan digenjot untuk bisa melakukan simpan pokok yang nantinya bisa digunakan untuk asuransi ternak, serta juga bisa untuk menyelamatkan ternak-ternak yang akan dijual khususnya betina produktif,"tambahnya
Hal yang sama juga disampaikan oleh Manager SPR di Kecamatan Kasiman dan Kecamatan Temayang bahwa SPR telah merubah mindset peternak untuk melakukan cara beternak dengan kolektif melalui pemberdayaan dan pembinaan yang terarah.

OPTIMALISASI KAPAL KHUSUS TERNAK

Kenaikan harga daging sapi yang dikeluhkan oleh masyarakat di beberapa daerah, salah satunya karena adanya pihak yang mencoba memanfaatkan situasi disaat adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terhadap daging sapi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015

Meskipun pemerintah telah mencabut PPn tersebut, namun tidak berpengaruh terhadap penurunan harga. Sesungguhnya permasalahan yang terjadi pada harga daging sapi adalah sistem distribusi dan tata niaga yang belum efisien.  In-efisiensi dalam jalur tataniaga perdagangan dari daerah sentra produksi (industri hulu) sampai ke konsumen (industri hilir) ini sangat berpengaruh terhadap tingginya harga daging sapi di tingkat konsumen. Tata niaga ternak potong yang sangat panjang dari wilayah produsen ternak di NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan ke daerah konsumen yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.


Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki sistem distribusi ternak tersebut, salah satunya dengan fasilitasi kapal khusus ternak, meskipun pengaruh penggunaan kapal khusus ternak tersebut terhadap penurunan harga daging sapi di tingkat konsumen memerlukan proses. 

 Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak dengan beberapa kegiatan diantaranya yaitu: Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) dan Pengadaan Indukan.  Diharapkan dengan adanya peningkatan popolasi dan produktivitas ternak, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan harga daging sapi di tingkat konsumen.

Mengingat daerah konsumsi terbesar adalah pada provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, sementara daerah sentra ternak sapi sebagian besar berada di kawasan timur, maka untuk kelancaran distribusi sapi potong dari daerah sentra (produksi) ke daerah konsumsi telah disiapkan sarana angkutan berupa kapal khusus untuk ternak. Operasional kapal ternak yang saat ini sudah beroperasi 1 (satu) unit kapal dengan kapasitas tampung 500 ekor.

Pemanfaatan kapal khusus ternak merupakan implementasi program tol laut Jokowi yang diharapkan dapat membantu masyarakat, baik peternak maupun masyarakat konsumen. Di mana peternak dapat menerima harga jual sapi yang lebih tinggi, karena sapi dibeli langsung dari kelompok-kelompok peternak. Dilain pihak masyarakat konsumen menerima harga jual daging sapi yang lebih terjangkau. 

Keberadaan kapal khusus angkutan ternak juga merupakan upaya tindak lanjut dari rekomendasi Litbang KPK terkait perbaikan tata niaga komoditas strategis daging sapi. Dari sisi efektifitas penggunaan dan efisiensi biaya, keberadaan kapal khusus ternak dinilai mengurangi waktu tempuh dan diharapkan menghemat biaya, mengurangi susut berat ternak karena selama perjalanan sudah menerapkan prinsip animal welfare.

Kapal khusus ternak menjadi salah satu bagian dari upaya perbaikan tata niaga ternak sapi dari daerah produsen ke daerah konsumen. Pengadaannya dilakukan oleh Pemerintah termasuk pemberian subsidi biaya pengangkutan (ongkos tambang). Berkaitan dengan hal tersebut beberapa hal yang diharapkan dengan adanya kapal ternak :
1.     Tata niaga dan distribusi ternak sapi menjadi tertata dengan baik, karena sapi yang diperdagangkan mulai dari peternak, pedagang dan menjadi produk daging sampai ke konsumen mudah ditelusuri dantercatat dengan baik.
2.     Harga sapi ditingkat peternak menjadi lebih baik, memberikan insentif dan motivasi bagi peternak untuk meningkatkan produktivitas ternak. Harga daging sapi ditingkat konsumen diharapkan lebih terjangkau dan stabil sehingga daging sebagai sumber protein hewani dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan konsumsi protein hewani perkapita dapat ditingkatkan.
3.     Dalam jangka panjang Supply chain management daging sapi lokal untuk kebutuhan rumah tangga di daerah konsumsi, memasok kebutuhan usaha mikro kecil, industri olahan dan HOREKA dapat terwujud dengan baik.

PT. PELNI telah menetapkan trayek baru pada tanggal 27 Januari 2016 berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. AL.108/1/12/DJPL-16, rute pelayaran Kapal Ternak adalah Pelabuhan Kupang–Waingapu–Lembar–Bima–Tanjung Perak–Tanjung Mas–Cirebon–Tanjung Priok. Namun PT. PELNI dapat mengajukan Omisi, yang menyatakan tidak setiap rute disinggahi. Berdasarkan Omisi, setiap pelabuhan singgah yang tidak ada kegiatan bongkar muat ternak bisa tidak akan disinggahi.

Kapal khusus ternak Camara Nusantara I sampai saat ini sudah yang ketiga kalinya berlayar dengan muatan penuh, yaitu mengangkut 500 ekor sapi dari Pelabuhan Tenau-Kupang NTT ke Pelabuhan Tanjung Priok. Pelayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Desember 2015 dari Pelabuhan Tenau-Kupang,  pelayaran  kedua dilakukan pada tanggal 2 Februari 2016 dan Pelayaran ketiga dilakukan pada tanggal 16 Februari 2016.


Pelayaran kapal khusus ternak untuk selanjutnya akan dijadwalkan pada tanggal 1 Maret 2016, dan saat ini sedang dilakukan proses persiapannya, dimulai dengan mobilisasi ternak oleh calon pengguna kapal, pengajuan perijinan dan pengajuan rekomendasi penggunaan kapal. Pelayaran di kapal ternak pada awal Maret itu direncanakan akan memuat ternak dari Pelabuhan Tenau Kupang dan Pelabuhan Waingapu Kab. Sumba Timur.

Ternak sapi potong yang dimuat dari Pelabuhan Kupang berjenis sapi Bali dengan bobot rata-rata 276 kg. Sedangkan ternak sapi yang dimuat dari Pelabuhan Waingapu berjenis SO (Sumba Ongole) dengan bobot rata-rata 325 kg. Kisaran harga sapi di pelabuhan bervariasi dan ditentukan berdasarkan B to B (Bussines to Bussines).

Pelaku usaha memasok sapi ke wilayah Jabodetabek dan Cirebon akan melakukan seleksi ternak mana saja yang memenuhi kriteria siap potong dan perlu penggemukan lebih lanjut. Ternak yang memenuhi kriteria potong akan di pulihkan kondisinya selama 1 minggu dan di potong di RPH setempat. Ternak yang tidak memenuhi kriteria potong akan digemukkan beberapa waktu tergantung dari kondisi ternak (1-3 bulan). Harga daging akan ditetapkan kemudian setelah memperhitungkan bobot hidup ternak, biaya selama pengangkutan, biaya potong dan biaya recovery ternak.




 Sebagai gambaran, ternak milik PD Dharma Jaya yang dipasok oleh CV. Tiga Berlian akan di potong di RPH miliknya di DKI Jakarta dan produk dagingnya dijual langsung di Pasar Jaya.    

Sementara itu pada tanggal 21 Februari 2016, PT Berdikari (Persero) telah menyelenggarakan kegiatan penjualan paket daging sapi lokal asal Provinsi NTT dengan harga Rp. 85.000 per kg untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya.  Daging sapi yang dijual tersebut merupakan daging hasil pemotongan sapi lokal yang berasal dari daerah sentra produksi sapi potong Provinsi NTT yang diangkut menggunakan kapal khusus ternak Camara Nusantara I.

Hal ini, cukup membuktikan bahwa keberadaan kapal khusus ternak telah membantu memotong mata rantai distribusi atau jalur tata niaga dari daerah produsen dan konsumen yang semula sangat panjang dan tidak efisien. Kementerian Perhubungan akan menambahkan 5 unit kapal khusus ternak KM Camara Nusantara 2-6 untuk membantu memperlancar distribusi ternak sapi dari daerah produsen ke konsumen. 

Sehingga pada tahun 2017 akan ada 6 kapal khusus pengangkut ternak yang akan beroperasi. Selanjutnya, kedepannya diharapkan peternak dapat menerima harga jual sapi yang lebih tinggi, karena sapi dibeli langsung dari kelompok-kelompok peternak. Dilain pihak masyarakat konsumen menerima harga jual daging sapi yang lebih terjangkau. (**/press release biro humas dan informasi publik kementan/lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini