Ads


» » Gerindra Senayan: Beras Melimpah, Kinerja Kementan Patut Diacungi Jempol

Jakarta,BeritaRayaOnline-Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo salut terhadap upaya Kementerian Pertanian dalam menggenjot produksi padi. Sebab, meski sempat dihantam El Nino, produksi padi tetap melimpah.
"Yang jelas kondisi paling buruk kita sudah lewati. Kalau pun ada kalangan yang masih meragukan kinerja produksi pangan kita, tapi faktanya kita lihat sekarang di Cipinang suplai beras kita untuk pertama kali dalam sejarah Cipinang sudah dua kali over suplai hingga 59 ribu ton. Justru anomali kelebihan beras ini mestinya kita balik tanya, darimana datangnya beras ini yang katanya beras hilang tapi sekarang ujug-ujug melimpah,” kata Edhy Prabowo dalam perbincangan di Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Menurutnya, hal ini patut diapresiasi karena ternyata data-data bahwa produksi beras meningkat adalah benar.
"Kinerja Kementan mestinya diapresiasi dan kelompok-kelompok yang ragu mestinya minta maaf. Bagi kelompok yang pro impor, siapa yang bertanggungjawab terhadap beras impor yang sudah masuk itu,” katanya.
Politisi Gerindra ini menuding, ada pihak-pihak yang sengaja mendorong-dorong negara ini untuk tidak yakini dengan kemampuan petanikita tingkatkan produksi pertanian untuk ambil untung dalam masuknya impor pangan saat ini.
Padahal, lanjut dia, berdasarkan hitungan Kementan, ada pertamnbahan luas tanam 400 ribu hektar, adapun kondisi El Nino menyebabkan kehilangan peluang produksi 100 ribu hektar.
"Tapi kalau pun hilang masih ada 300 ribu hektar. Jadi ada surplus panen 21,8 juta, nah pertanyaannya kenapa beras hilang? Harga beras saat ini sudah Rp 7200/kg. Ke depan akan ada panen raya nah siapa yang bertanggungjawab kalau harga gabah petani turun karena ini. Sekarang ini yang penting kita tetap waspada harga jatuh dan pemerintah harus siap lagi beli gabah petani kita,” katanya.
Adanya peningkatan produksi, lanjut dia, merupakan pesan bagi pihak-pihak yang doyan impor bahwa petani mampu tingkatkan produksi pangan sendiri .
"Masalahnya sekarang bukan lagi di produktifitas, tapi tata niaga. Harus diketahui anggaran pertanian APBNP tahun ini Rp 32 Triliun, dua kali dari APBN kita tahun sebelumnya. APBN murni Rp 31 triliun dan akan ada penambahan Rp 12,5 triliun. Ini harus dibaca sebagai niat baik pemerintah bersama DPR untuk hidupi petaninya,” tegasnya.
Tak bisa dipungkiri, lanjut dia, masih ada sekelompok pengelola negara ini yang masih sanksi pada kemampuan petani dalam tingkatkan produksi pertanian. Pejabat ini, kata dia, selalu mencari alasan sehingga pemerintah kemudian mengizinkan impor masuk ke negeri ini.
"Yang kita harapkan pemerintah bisa atur ini dan Kementerian Perdagangan jangan sembarangan untuk putuskan impor. Ingat Undang-Undang Pangan dan Perlidungan petani semua amanahkan bahwa yang berhubungan dengan impor, yang berhubungan dengan produksi petani kita harus dapat rekomendasi dari menteri,” katanya.
Dia pun mengingatkan impor pangan bukanlah solusi selamatkan pangan dalam negeri. Penyelamatan pangan, lanjut dia, hanya bisa dilakukan jika terjadi peningkatan produktifitas dari petani kita.
"Kalau petani dianggap kurang mampu mengelola, ya diajari. Memang sulit tapi itulah esensi kelola negara. Negara tidak bisa membiarkan rakyatnya jalan sendiri. Sekarang kalau kita impor siapa yang diuntungkan selain pemilik modal dan negara asal impor. Tapi kalau beli dari petani kita langsung, yang untungkan ya petani kita. Jadi ada semangat kerja disitu yang harusnya kita jaga sama-sama,” tambah dia.
Terpisah, anggota Komisi IV DPR, Al Muzammil Yusuf menilai adanya persoalan pangan di dalam negeri ini tidak lepas dari adanya mafia pangan yang telah menguasai struktur pasar dalam negeri. Mafia ini, kata dia, tidak berorientasi pada kedaulatan pangan melainkan mencari untung.
"Kedaulatan pangan orientasinya pada pemenuhan pangan dalam negeri melalui peningkatan produksi petani sementara ketahanan pangan orientasinya pemenuhan pangan dalam negeri. Darimana pun itu yang penting cukup. Nah cara berpikir mafia ini kan yang penting bisa impor, pendekatan bisnis,” katanya.
Dia pun mengapresiasi langkah Kementan menggandeng KPK dan KPPU untuk atasi mafia pangan di dalam negeri. Apalagi dia melihat, suplay pangan saat ini justru dikendalikan oleh mafia pangan.
"Kalau beras disembunyikan, KPPU harus turun tangan. Mesti gunakan pendekatan hukum cari tahu itu, kepolisian juga harus dilibatkan. Kalau ada korupsi, ada izin-izin yang tidak sehingga menyalahi aturan, KPK juga dilibatkan. Jadi ada pendekatan sistemik,” katanya. (**/rmol/lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini