breaking
Gambar tema oleh mskowronek. Diberdayakan oleh Blogger.
Mentan Ajak Lembaga Penegak Hukum Kawal Pengadaan Kementan

Share This

Tanda tangan pengadaan Kementan (6)_resize
Jakarta,BeritaRayaOnline,-Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mempercepat pelaksanaan program-program ‎pertanian dengan melakukan penandatanganan pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp 34,6 triliun.

Untuk mengawal proses penandatanganan, Mentan sengaja mengundang perwakilan dari lembaga penegak hukum di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, hingga TNI untuk mengawal prosesnya.

“Kita perlu sinergi, jangan sampai ini jadi masalah di kemudian hari. karena itu kami undang Kepolisian, Kejaksaan, KPK, TNI supaya kawal bersama,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman usai penandatanganan kontrak di Kementan, Jakarta, Selasa ‎(4/1/2015) seperti dikutip dari www.pertaniantoday.com.

Tanda tangan pengadaan Kementan

Mentan Amran menjelaskan, alokasi anggaran untuk Kementan dalam APBN di era pemerintahan Jokowi-JK ini naik hingga 100% dibanding era pemerintahan sebelumnya dan harus dikebut pencairannya. “Karena itu perlu pengawasan bersama agar tidak muncul kasus hukum di kemudian hari,” ujar Mentan Amran.

Untuk makin memperketat pengawasan, tambah mentan, juga disiapkan kantor di Kementan untuk perwakilan dari Kepolisian dan Kejaksaan. “Sekarang ini ada 4 orang dari Kepolisian dan Kejaksaan berkantor di sini, mengawal semua kegiatan karena anggaran naik 100% dan butuh akselerasi,” ujarnya.

Mentan Amran berharap realisasi anggaran Kementan pada 2016 ini bisa di atas 90% dengan percepatan yang dilakukan dengan cermat karena pengawasan bersama. “Targetnya tahun ini realisasi anggaran bisa di atas 90%,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian (Mentan) Andy Amran Sulaiman mengatakan, penandatanganan kontrak ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 172 Tahun 2014 melalui penunjukan langsung dan menggunakan e-katalog sehingga bisa langsung ditetapkan.

Mentan Amran menambahkan, dari kontrak senilai Rp 34,6 triliun tersebut, Rp30 triliun di antaranya berasal dari anggaran subsidi sedangkan sisanya yang sebesar Rp 4,6 triliun bersumber dari anggaran Kementan.

Mentan menyebutkan, kontrak yang ditandatangani pada hari ini di antaranya untuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), pencetakan sawah baru, pengadaan pupuk subsidi, dan pengadaan benih subsidi.

Dalam penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa ini juga dihadiri 300 mitra pihak ketiga yang terdiri dari unsur pimpinan dan jajaran PT PHIC, Zeni Kodam dan Zeni TNI AD, PT Pertani, PT Shang Hyang Seri, Kubota, PT Jasindo dan lainnya.(lasman simanjuntak)
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama