breaking
Gambar tema oleh mskowronek. Diberdayakan oleh Blogger.
Menkes : Masyarakat Bisa Berikan Informasi Jika Ketahui Ada Klinik Tak Berizin

Share This

Menteri Kesehatan Prof.Dr.dr.Nila F Moeloek di Jakarta, Rabu pagi (13/1/2016) melantik 9 pejabat eselon satu di lingkungan Kementerian Kesehatan. (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Untuk  mempercepat pembangunan kesehatan dan segera mengatur strategi pembangunan kesehatan 2016, Menteri Kesehatan Prof.Dr.dr.Nila Juwita Moeloek kembali melantik pimpinan tinggi madya( pejabat eselon 1) di lingkungan  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kantor Kemenkes RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (13/1/2016).

"Presiden telah menetapkan tahun ini sebagai tahun percepatan. Jadi setelah melalukan kerja dan kerja selama 2015, 2016 ini kita harus punya strategi yang akan kami titipkan ke pejabat pimpinan tinggi Kemenkes yang baru dilantik. Sekarang kita jangan hanya memecahkan masalah, tapi memprediksi apa yang akan terjadi di depan," kata Menteri Kesehatan, Prof.Dr.dr Nila F Moeloek, dalam sambutannya pada pelantikan pejabat eselon satu tersebut.


Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/TPA tahun 2015 dan Nomor 1/TPA tahun 2016, diputuskan bahwa dr Anung Sugihantono, MKes diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan diangkat sebagai Dirjen Kesehatan Masyarakat. Juga memberhentikan dr Sri Henni Setiawati, MHA, sebagai Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan dan mengangkatnya menjadi Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan.


Menkes juga mengangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya yaitu dr Untung Suseno Sutarjo, M Kes, sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkes; dr Purwadi, Apt MM ME, sebagai Inspektur Jenderal Kemenkes; Dra Maura Linda Sitanggang, PhD, sebagai Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dr HM Subuh, MPPM, sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; drg Usman Sumantri, MSc sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dr Chairul Radjab Nasution, SpPD, KGEH, FINASIM, MKes, sebagai Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; drg Tritarayati, SH , MH sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan; dan dr Sri Henni Setiawati, MHA, sebagai Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan.

 Klinik Tak Berizin

 Menteri Kesehatan Prof.Dr.dr Nila  F Moeloek mengharapkan peran dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi jika mengetahui ada klinik yang tak berizin.

 "Kami harapkan masyarakat memberi tahu," kata Menkes  setelah melantik sembilan pejabat eselon I Kementerian Kesehatan, Rabu, 13 Januari 2016.

Ia menuturkan populasi yang begitu banyak, dan pembangunan yang begitu cepat membuat pengawasan tak mudah dilakukan, karena itu peran serta masyarakat dibutuhkan dalam pengawasan klinik-klinik ilegal. Pihaknya sebagai regulator telah mengeluarkan banyak peraturan untuk mencegah bermunculannya klinik-klinik ilegal. Dalam pelaksanaannya semua berada di level pemerintah daerah.


 "Kamu sudah lihat semua, ada aturan undang-undang, Peraturan Menteri Kesehatan," ujarnya.

Menkes Prof.Dr.dr Nila F Moeloek mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang ia anggap cukup tanggap merespons masalah klinik ilegal ini. Kemudian ia meminta Dinas Kesehatan provinsi lain agar meniru Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

"Harapan saya provinsi lain menyasar mana klinik yang tak miliki izin, baik klinik maupun dokternya," kata dia.

 Ia menjelaskan koordinasi terus dilakukan pihaknya dengan jajaran Dinas Kesehatan tingkatan provinsi.

Nila berujar jika ada dokter-dokter asing yang ingin masuk dan bekerja di Indonesia, haruslah dengan jalur yang baik dan benar.

 "Masuk secara legal, dan berikan dokumen-dokumen yang baik dan benar," ucapnya.

  Seperti diketahui pada 5 Agustus 2015, Allya Siska Nadya meninggal beberapa jam setelah perawatan di klinik Chiropractic First, Pondok Indah Mall. Orang tua korban melapor ke Polda Metro Jaya sepekan kemudian. Penyebab meninggalnya Allya diduga akibat malpraktek seorang tenaga kesehatan asal luar negeri. Dokter itu kini tengah diburu lantaran kasus ini tengah diselidiki polisi.


Investasi Asing

 Pada kesempatan tersebut Menkes  Prof.Dr.dr. Nila F Moeloek juga menyinggung soal investasi asing.

Menkes  mengatakan dirinya sempat ditegur oleh Presiden Joko Widodo terkait mahalnya harga obat di Indonesia. Investasi asing pun jadi solusi dengan harapan adanya kompetisi sehingga harga bisa bersaing.

“Presiden mengatakan akan membuka investasi asing. Dengan investasi asing kita akan berjuang, kita akan bangkit dan berkompetisi,” katanya.

Menkes Nila mengatakan tidak khawatir obat Indonesia akan kalah dengan obat dari luar negeri. Adanya MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) juga tidak terlalu berpengaruh.

 Kualitas obat yang dihasilkan perusahaan lokal Indonesia juga termasuk tinggi. Namun dengan adanya investasi asing diharapkan terjadi kompetisi sehingga mutu, kualitas dan harga obat lokal semakin bersaing.

“Kita saat ini bahan baku (obat) juga masih dari luar negeri. GP Farmasi kita yang jumlahnya 174 ini sudah settle, kita ciptakan kompetisi yang sehat,” ungkapnya.

Praktik dokter asing yang semakin menjamur menjadi salah satu perhatian Menteri Kesehatan Prof Nila Moeloek, SpM(K). Menkes berharap agar dinas kesehatan di tiap provinsi mau bergerak untuk mengawasi praktik ilegal tersebut.

Dikatakan Menkes, Kementerian Kesehatan bertugas untuk membuat regulasi dan perizinan praktik dokter asing. Soal pengawasan klinik merupakan tanggung jawab dinas kesehatan provinsi.


"Tentu ada peraturannya, undang-undang dan permenkes. Kami tentu mengeluarkan regulasi tapi pelaksanaannya di dinas kesehatan provinsi, dan saya harapkan sampai ke kabupaten dan kota," ujarnya.
.

Sejauh ini menurut Menkes baru dinas kesehatan DKI Jakarta yang sudah bergerak. Ia berharap agar dinas kesehatan provinsi lain juga melakukan hal yang sama, untuk mengawasi kemungkinan adanya dokter asing atau klinik yang melakukan praktik ilegal.

"Harapannya di kota-kota lain akan menyusul. Terutama kita harapkan menyisir klinik-klinik yang tidak memiliki izin, baik kliniknya maupun sumber daya manusianya," tambahnya lagi.

Ia menegaskan bahwa tidak mudah bagi dokter asing untuk mendapat izin praktik di Indonesia. Untuk mendapatkan izin, dokter asing harus terlebih dahulu terdaftar di Konsul Kedokteran Indonesia (KKI).

"Kalau tidak ada izin tidak boleh (tenaga kesehatan asing) ke Indonesia. Ada aturannya. Kita punya konsil kedokteran kalau mereka mau bekerja di sini mereka harus melengkapi semua dokumen dan persyaratan yang benar,"katanya. (dbs/lasman simanjuntak)


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama