breaking
Gambar tema oleh mskowronek. Diberdayakan oleh Blogger.
Tata Niaga Komoditas Tembakau Dinilai Masih Berantakan

Share This

Jakarta,BeritaRayaOnline,- Tata niaga komoditas tembakau dinilai masih berantakan, kompleks dan tidak berpihak pada petani kecil.

Rantai niaga banyak melibatkan pedagang kecil dan besar yang membentuk pasar oligopsoni yang tidak sehat. Akibatnya, petani sering kali tidak mendapatkan akses langsung untuk menjual hasil penennya kepada pabrikan atau pemasok sehingga harus mengandalkan para pengepul dan belandang.

"Nilai keuntungan yang seharusnya diterima petani sebagian besar akan hilang karena rantai niaganya terlalu panjang," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk "Masa Depan Komoditas Tembakau Dalam Badai Regulasi",  di Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Catatan APTI, produksi tembakau selama beberapa tahun terakhir masih di bawah 200 ribu ton. Sedangkan permintaan pasar telah mencapai lebih dari 300 ribu ton. Selisih tersebut terpaksa harus dipenuhi oleh impor.

Ia pun meminta agar pemerintah serius mendukung petani meningkatkan produktivitas. Caranya dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan teknis pertanian, bantuan benih dan pupuk, pembangunan infrastruktur serta akses terhadap peralatan pertanian modern.

Pada 2015, lahan pertanaman tebu terhampar seluas 92.525 hektare dan menghasilkan 163.187 ton tembakau. Lahan tersebut tersebar dari Aceh hingga Sulawesi Selatan. Sementara, data dari Statistik Perkebunan Indonesia di Sekretariat Ditjen Perkebunan, tersebar delapan jenis tembakau dengan kekhasan masing-masing. Di antaranya Tembakau Madura tertanam di areal seluas 22.603 hektare dengan produksi 7380 ton.

Ada pula Tembakau Rajangan di atas areal 47.417 hektare dan jumlah produksi 33.162 ton. Jenis tembakau lainnya yakni Tembakau Jawa di atas lahan seluas 30.111 hektare atau 22.069 ton, Tembakau Burley di lahan seluas 1.260 hektare atau 1.731 ton dan Tembakau Virginia di atas lahan 35.095 hektare dengan produksi 46.055 ton.


Tiga jenis tembakau lainnya yakni Tembakau Besuki tertanam di atas lahan seluas 5.656 hektare dengan produksi 7.322 ton, Tembakau Kasturi seluas 13.241 dengan produksi 13.172 ton dan Tembakau Paiton tertanam di atas lahan seluas 10.027 hektare dengan produksi 9.329 ton.

Selain soal tata niaga yang masih jadi kendala, tantangan petani tembakau dalam memenuhi kebutuhan industri yakni sistem pertanian yang masih tradisional.

"Persiapan lahan masih konvensional, penanaman secara manual, kurang perawatan, panen dan pascananen tradisional," katanya.

Oleh karena itu, dukungan negara serta kemitraan dengan pabrik mesti diseriusi agar ke depannya dapat menekan impor. 

Tembakau Komoditas Strategis

Tembakau merupakan salah satu komoditas strategis nasional, yakni penyumbang pemasukan terbesar ketiga negara lewat pintu cukai. Pada 2014, besar pemasukan rokok lewat cukai Rp 112,54 triliun. Namun, perkembangan komoditas tersebut dinilai masih kurang optimal mengingat jumlah produksi tembakau belum dapat mencukupi keseluruhan permintaan industri. Alhasil, impor tembakau pun terus meningkat.

"Tapi tembakau jadi komoditas yang galau, karena di sisi lain, sejumlah kelompok menginginkan produksinya sebagai bahan baku rokok dibatasi karena dinilai merusak kesehatan," kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Gamal Nasir dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk "Masa Depan Komoditas Tembakau Dalam Badai Regulasi", di Jakarta,  Senin (1/12/2015).

Gamal menguraikan, komoditas tembakau sudah dipandang gagah bahkan jadi primadona sejak zaman kolonial. Setelah kemerdekaan tembakau juga menjadi salah satu andalan komoditas unggulan Pemerintah Indonesia dan mempunyai peran strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat, penerimaan negara melalui cukai, penerimaan devisa melalui ekspor, penyedia lapangan kerja, dan penyedia bahan baku industri.
   
Dari sisi hukum, kata dia, terdapat Undang-Undang nomor 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan jenis pembudidayaannya.

Hal tersebut dipertegas dengan UU No. 39/2014 tentang Perkebunan Penjelasan Pasal 52, yang menyatakan, pengembangan komoditas perkebunan strategis adalah komoditas Perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup antara lain tanaman tembakau. Jadi tidak ada larangan untuk membudidayakannya.
   
Di sisi lain, terdapat Undang-Undang No 36/2009 tentang Kesehatan yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah No 109/2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, serta keinginan kelompok yang pro kesehatan agar Indonesia meratifikasi FCTC. Ia lantas menimbulkan pro dan kontra terhadap nasib tembakau Indonesia khususnya yang terkait dengan industri rokok, tentunya perlu disikapi secara bijaksana.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementan berupaya agar terjadi keseimbangan antara pasokan dan permintaan tembakau. "Bagi jenis tembakau tertentu yang pasarnya sudah jenuh, pengembangannya dibatasi, sedangkan yang pasarnya tersedia pengembangannya dipacu agar dapat mengurangi impor," katanya.

Selain itu, diarahkan pula perluasan lahan ke daerah spesifik lokasi yang diminati pabrik rokok dan pasar ekspor serta diarahkan pada peningkatan produktivitas dan mutu.

Kementerian juga melakukan pengembangan varietas tembakau yang rendah nikotin, pengembangan teknologi spesifik lokasi yang ramah lingkungan, juga pengembangan diversifikasi produk pemanfaatan tembakau antara lain untuk pestisida nabati, farmasi, dan lain-lain didukung riset yang memadai.

 Selanjutnya, Kebijakan SDM diarahkan agar petani dapat menguasai dan mampu menerapkan teknologi yang telah dikembangkan tersebut.(lasman simanjuntak)

sumber berita : republika.co.id 
sumber foto     : fb/humas kementerian pertanian
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama