breaking
Gambar tema oleh mskowronek. Diberdayakan oleh Blogger.
Mantan Mentan Suswono: BPS Wajib Pertanggungjawabkan Data yang Dirilis

Share This

Bogor, BeritaRayaOnline,- Mantan Menteri Pertanian Suswono angkat bicara terkait kegaduhan data pangan tidak akurat yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini yang berimbas pada dugaan pembekakan anggaran di Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian periode 2019-2014 ini mengatakan, BPS punya kewajiban penuh atas data-data yang dirilisnya karena hal itu merupakan kewenangan penuh BPS atas data statistic termasuk pertanian atau pangan.

“BPS tidak bias serta merta menyalahkan pihak lain bila terjadi ketidakakuratan data yang dikeluarkannya. BPS wajib mempertanggungjawabkan sendiri atas data yang mereka rilis,” ujar Suswono di Bogor, Minggu (29/11/2015).

Mantan Menteri Pertanian Suswono/Foto: Ist
Mantan Menteri Pertanian Suswono/Foto: Ist

Suswono menjelaskan, BPS seharusnya bisa lebih hati-hati terhadap data-data yang dirilisnya, karena banyak pihak, termasuk pemerintah yang menjadikan data BPS sebagai acuan dalam mengambil kebijakan.

“Dari manapun BPS menerima atau mengambil data, pihaknya wajib cek dan ricek terkait kevalidan data tersebut. Mereka bisa menolak data yang diserahkan apabila ditemukan kejanggalan atau ketidakvalidan. Karena itulah tugas dari BPS,” kata Suswono.

Suswono menambahkan, BPS bisa saja membandingkan data-data yang diberikan dengan data-data yang diambil sendiri di lapangan, karena BPS memiliki anggaran untuk melakukan hal tersebut.

“Selama ini BPS selalu mengandalkan data-data dari pihak Kecamatan, Kabupaten atau KOta hingga Provinsi. Harusnya BPS juga bisa turun langsung ke lapangan untuk mengambil data-data yang dibutuhkan. Bila anggaran kurang, BPS harusnya mengajukan ke pemerintah anggaran yang ideal untuk melakukan itu semua. Karena data yang dikeluarkan BPS ini sangat penting dan menjadi acuan banyak pihak,” ucapnya.

Saat dirinya masih menjabat Menteri Pertanian, Suswono mengaku juga menggunakan data dari BPS sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Karena itu dirinya menyesalkan bila BPS menyalahkan pihak lain bila terjadi ketidakakuratan data yang dirilis.

“Waktu menjabat Menteri Pertanian saya juga menggunakan data BPS sebagai acuan. BPS tidak bisa menyalahkan Kementerian Pertanian sekarang, jaman saya masih menjabat, atau sebelumnya. Tapi kita juga tidak bisa serta merta menuding data BPS tidak akurat bila tidak ada satupun data pembandingnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menolak dituding mengeluarkan data pangan yang tidak valid oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena hanya bertugas mendorong peningkatan produksi pangan dan pemberdayaan petani.

“Jadi, Kementan itu tidak mengeluarkan data. Data yang diterima Kementan itu dari dinas pertanian di kabupaten dan provinsi,” ujar Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Hasil Sembiring di Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Hasil menjelaskan, Kementan meski bukan lembaga yang mengolah dan mengeluarkan data, namun Hasil menuturkan pihaknya turut berkontribusi melakukan upaya memperbaiki data pangan.
“Malah Kementan membantu memperbaiki data-data pangan tersebut. Di kabupaten sampai kecamatan pun ada petugas statistik dari BPS yang mengumpulkan data sebagai sumber BPS menghasilkan data,” ujar dia.

Hasil memaparkan, dari Juni hingga November 2015, Kementan menggelontorkan dana sebesar Rp 49 miliar untuk memberikan pelatihan terhadap tenaga-tenaga survei di lapangan, mulai dari kabupaten dan provinsi.

“Kementan juga membelikan alat ubinan padi, dan alat-alat pendukung lainnya, sampai dengan menambah honor dan melakukan sejumlah kegiatan yang sifatnya penyegaran bagi petugas di lapangan,” pungkasnya.(pertaniantoday.com/lasman simanjuntak)
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama