breaking
Gambar tema oleh mskowronek. Diberdayakan oleh Blogger.
Kementerian PUPR Tunjuk Perum Perumnas Sebagai Pelaksana Pengelolaan Rusun Seluruh Indonesia

Share This

Jakarta, BeritaRayaOnline,- Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) menunjuk Perum Perumnas (persero) sebagai pelaksana tugas pengelola rumah susun (rusun) di seluruh Indonesia.

Penunjukkan ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khusus di sektor properti September 2015 silam.

Kebijakan untuk memperkuat Perum Perumnas dalam menyediakan dan mengelola rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 tahun 2015.

"Dengan adanya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU) ini, kita harus bergerak cepat untuk mengelola aset. Tidak hanya tanah milik Kementerian PUPR yang diserahkan ke Perumnas, tapi juga bangunan rumah susun sewa," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (3/12/3015).

Sebagai wujud nyata mendorong kebijakan pemerintah dan menyukseskan Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR menunjuk Perum Perumnas sebagai pengelola rumah susun se-Indonesia.

Langkah awalnya adalah dengan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR diwakili oleh Taufik Widjoyono, selaku Sekretaris Jendral Kementerian PUPR dan Himawan Arief selaku Direktur Utama Perum Perumnas, disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.


Nota kesepahaman ini meerupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberdayakan peran Perumnas kembali kepada khittah-nya sebagai penyedia perumahan bagi MBR.

Rencananya, Perumnas akan menjadi pengelola tunggal bagi rusun yang dibangun oleh Kementerian PUPR baik yang belum dihuni, yang sedang dan akan dibangun ke depannya.

Adapun target rumah susun yang siap diserahterimakan sebanyak 129 twin block, yang terdiri dari 12.384 unit. Mengingat kapasitas unit yang cukup besar, serah terima akan dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama terdiri dari 45 twin block atau setara dengan 4.320 unit yang sudah siap secara fasilitas dan prasarana, sehingga Perumnas dapat langsung mencarikan penghuni.

Tahap kedua adalah rumah susun yang masih memerlukan penyelesaian dan perbaikan, akan dilakukan percepatan pada kelengkapan fasilitas dan prasarana.

Tahap akhir, terfokus pada rumah susun yang sedang dan akan dibangun. Diharapkan, ketiga tahapan tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun.
 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan Perum Perumnas harus kembali berperan aktif sebagai penyedia atau pengelola perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Perumnas akan dijadikan sebagai pengelola rumah susun yang dibangun oleh Kementerian PUPR, baik yang belum dihuni, yang sedang dihuni, dan yang akan dibangun ke depannya.

"Soal MoU (Memorandum of Understanding) ini, rusunawa yang kami bangun agar untuk dikelola sebaik-baiknya, segera bergerak cepat. Jadi, tidak ada kaji-kajian lagi, tetapi langsung kerjakan (dikelola)," ujar Basuki dalam acara Mou penyerahan rusunawa di Kompleks Kementerian PUPR.

Hunian yang siap diserahterimakan adalah sebanyak 129 twin block yang terdiri dari 12.384 unit hunian. Mengingat kapasitas yang cukup besar, penyerahterimaan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama terdiri dari 45 twin block, atau setara 4.320 unit hunian rumah susun yang sudah siap secara fasilitas dan prasarana.

"Dari 129 twin block itu 45 twin block dulu tahap awal, ini diserahkan, karena  masalahnya kan belum ada badan pengelola, agar bisa mengelola lebih cepat, diserahkan pada kami," ujar Direktur Utama Perumnas, Himawan Arief Sugoto.

Himawan menjelaskan, pada tahap kedua, adalah penyerahan rumah susun yang masih memerlukan penyelesaian perbaikan, di mana akan dilakukan percepatan kelengkapan prasarana. Sedangkan pada tahap akhir, akan terfokus kepada rumah susun yang sedang dan akan dibangun.

"Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat selesai dalam tiga tahun," kata dia.

Dalam kesempatan ini, turut  hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Penandatangan MoU tersebut, juga dilaksanakan bertepatan dengan perayaan 70 tahun pengabdian Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur. (kompas.com/viva.co.id/lasman simanjuntak)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama