breaking
Gambar tema oleh mskowronek. Diberdayakan oleh Blogger.
Ini Strategi Badan Karantina Pertanian Menghadapi MEA 2016

Share This

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, pihaknya terus mendorong kesiapan para pelaku usaha menghadapi perdagangan bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang diberlakukan pada awal 2016.

Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya terobosan untuk menyongsong MEA, dengan melakukan berbagai terobosan baik kebijakan teknis maupun pengembangan teknik operasional di lapangan.

Terobosan tersebut antara lain melakukan pertukaran sertifikat elekteronik (e-Cert) sanitari dan fito sanitari (SPS) dengan negara mitra dagang Belanda pada Nopember lalu, meningkatkan kuqalitas layanan karantina pertanian dalam memenuhi SPS negar mitra daging, meningkatkan kerjasama dan sinergitas pengawasan pemasukan ilegal pangan strategis di wilayah perbatasan dengan TNI AD dan AL, yakni di Papua, NTT, Kalimantan Barat, dan pantai Timur Pulau Sumatera, dan menurunkan waktu inap (dewlling time) di Pelabuhan Tanjung Priok dari 1,32 hari atau 32 jam sebelum Agustus, menjadi 0,25 hari atau hanya 6 jam pada Desember.

“Soal MEA, kita harus optimis sebagai layer ekspor karena komoditas kita di perkebunan rangkingnya tinggi seperti CPO rangking 1, karet ranking 2, dan menjadi inisiator palm kernel oil (Pke), mari kita ubah jangan hanya sebagai pelung pasar mereka, tapi sebagai basis industri. Kita punya keunggulan komparatif, seperti banyak yang ebrusia mudan dan gaji tenaga kerja kompetitif dibanding negara tetangga,” kata Banun dalam jumpa pers Refleksi Tindakan Karantina Tahun 2015 di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini bersama jajaran pejabat.

Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini bersama jajaran pejabat.
Lebih lanjut Banun menjelaskan, pemangkasan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok dilakukan pasca kunjungan Presiden Joko Widodo ke sana, yang ingin supaya proses keluar masuk barang dipercepat agar mampu bersaing dengan negara tetangga.

Dalam hal ini, Barantan melakukan deregulasi, untuk memindahkan tempat pemeriksaan karantina didepan sebelum kepabeanan dan berada di lini pertama, dengan metode pemeriksaan baru dan ada batas waktu layanan maksimum.

Selain itu, imbuh Banun, pihaknya memberikan layanan karantina prioritas di beberapa pelabuhan besar, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Mas, dengan memadukan sistem manajemen resiko dengan kepatuhan. Dengan layanan ini, maka para pelaku usaha ekspor komoditas tidak perlu melakukan pemeriksaan fisik, atau hanya cukup lapor melalui sistem yang sudah disediakan dalam waktu hanya hitungan menit.

“Berdasarkan data kami, ada 13 pelaku usaha yang patuh karantina, dan mereka diberikan sertifikat layanan prioritas. Itu sangat signifikan menghemat waktu dan kita juga perbaiki layanan elektronik dengan e-signature dan layanan e-submision,” pungkas  Banun.(www.pertaniantoday.com/lasman simanjuntak)
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama