Ads


» » » Satu Tahun Mencermati “Kelirumologi" Prof. Dr. Dwi Andreas Santoso Tentang Pembangunan Pertanian Khususnya Pangan

Oleh : Medy Pramady-Staf Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian- Alumni Fakultas Pertanian Universitas Satya Gama 

 Jakarta,BeritaRayaOnline,- Sungguh menarik mengikuti tulisan Prof Dr Dwi Andreas Santosa tentang pembangunan pertanian khususnya pangan setahun masa pemerintahan Jokowi- JK di berbagai media massa. Menariknya tidak hanya karena konsistensi komentarnya yang sangat tajam dari sudut pandang negatif, tetapi juga kemunculannya yang tiba-tiba sejak era pemerintahan Jokowi-JK, dari sebelumnya yang nyaris tidak pernah terdengar namanya.
 
Muncul dugaan saya pada awalnya, beliau bagian dari barisan "sakit hati" yang kalah dalam Pemilu, namun, ternyata dugaan saya tersebut meleset. Beberapa pernyataan Prof Andreas yang harus kami klarifikasi karena tidak sesuai dengan data dan fakta di lapangan.

Diantaranya:
Pertama, soal keraguan peningkatan produksi, Profesor pertanian Dwi Andreas Santosa dalam sebuah artikel yang dimuat di salah satu media massa  12 Januari 2015 (Investor Daily) menyebut kemunduran musim tanam merupakan salah satu faktor penyebab produksi tahun ini tidak akan meningkat signifikan dari tahun lalu.
Memang benar musim tanam mengalami kemunduran selama 1,5 bulan karena kekeringan yang melanda akhir tahun lalu. Tapi dalam kurun musim tanam Oktober-Maret, luas tanam tercatat mengalami kenaikan hingga 400.000 hektare.

Data yang dihimpun Kementerian pun menunjukkan lahan yang terdampak banjir dan hama hingga Juli yaitu 52.000 ha, turun dari periode sama tahun sebelumnya yaitu 159.000 ha. Data ini sekaligus menjawab rekomendasi Andreas yang di salah satu surat kabar tertanggal 2 Juli 2015 (Kompas) yang menyebut peningkatan luas lahan tanam harus dilakukan untuk meningkatkan produksi.

Kedua, soal el nino. Di tengah perjalanan, kabar akan kedatangan el nino pun merebak. Angin kering ini tiba di Tanah Air pada akhir Juli lalu. Dicemati kedatangannya sejak tahun lalu, Kementerian Pertanian pun memutuskan ‘curi start’ untuk membagikan pompa air.

Sejak awal Juli Kementerian Pertanian telah membagikan sedikitnya 20.000 pompa air ke daerah-daerah yang endemis kekeringan. Kementan menggelontorkan dana hingga Rp800 miliar dari pergeseran APBN untuk pembagian pompa air tersebut.

Hingga akhir September, gagal panen atau puso akibat kekeringan tercatat seluas 114.707 ha. Untuk membantu petani yang terkena puso, Kementan menyiapkan bantuan benih dan pupuk untuk tanam kembali seluas 105.000 ha.

Fakta berikutnya yaitu menurut BMKG, el nino yang muncul tahun ini lebih berat dari yang terparah sebelumnya yaitu pada tahun 1997. Saat itu, penduduk Indonesia masih berjumlah 205 juta jiwa dan kita mengimpor beras hingga 7,1 juta ton.

Tahun ini, hingga detik ini realisasi impor beras belum ada dan rencana impor beras hanya untuk berjaga-jaga karena el nino yang semakin mengkhawatirkan.

Ketiga, soal keterlambatan benih dan pupuk tiba di petani. Saat usia kepemimpinan Menteri Pertanian masih dua minggu, beliau memutuskan menghadap Presiden untuk mengubah regulasi terkait penyaluran benih, pupuk dan alsintan yang selama ini selalu menghambat peningkatan produksi pangan.

Sebelumnya, pengadaan benih, pupuk dan alsintan harus melalui tender, namun sekarang dapat ditunjuk langsung. Mentan mengatakan potensi produksi bisa menurun kalau ketiga faktor ini datang terlambat. Jokowi pun menyetujui regulasi itu diubah.

Artinya, ada upaya agar ketepatan penyaluran benih terus diperbaiki. Sampai saat ini, keluhan mengenai keterlambatan penyaluran kian berkurang. Menurut keterangan Andreas dalam sebuah mingguan tertanggal 14 April (Agro Indonesia), 50% benih bersubsidi tidak digunakan petani karena selalu datang terlambat.

Keempat, ada pula masukan soal panjangnya rantai distribusi. Dalam sebuah surat kabar yang terbit pada 26 Mei 2015, Andreas menyebut rantai pasokan beras masih panjang sehingga harganya tinggi dan sulit dikendalikan jika ada lonjakan.

Persoalan mengenai rantai pasok sesungguhnya merupakan tupoksi Kementerian Perdagangan. Tapi patut dicatat, Kementan memiliki upaya tersendiri, yaitu pendirian Toko Tani Indonesia (TTI). TTI diyakini akan memangkas rantai pasokan menjadi 3-4 titik dari sebelumnya 7-8 titik.

Sampai sekarang, ada sedikitnya 100 TTI tersebar di Jabodetabek. Dalam rencana anggaran 2016 yang diajukan ke Komisi IV DPR RI, Kementan mengalokasikan Rp200 miliar untuk pembangunan 1000 TTI sepanjang tahun depan.

Pola TTI yaitu memperbesar peran Perum Bulog sebagai penyedia stok pangan. Bulog nantinya akan menyerap langsung dari petani dan akan disuplai ke TTI seluruh Indonesia.

Lalu yang kelima soal impor bawang merah. Dalam surat kabar tertanggal 9 Juni 2015 (Sinar Harapan), Andreas menyebut pemerintah harus berhati-hati dengan para spekulan bawang merah dan jangan sampai memutuskan impor.

Situasinya saat menjelang Ramadhan dan saat Ramadhan memang harga bawang merah di pasar amat tinggi, mencapai Rp40.000. Jika melihat hukum supply and demand, jelas semua kalangan menilai ada kekurangan pasokan di pasar.

Kala itu, rapat kabinet memutuskan impor bawang merah harus dilakukan. Mentan lalu meminta penangguhan dua hari. Beliau terbang ke Bima dan NTB, membeli bawang merah di tingkat petani sebesar Rp.6000-Rp.7.000, lalu mengguyur pasar Jakarta. Harga komoditas itu langsung terkerek hingga Rp17.000. Kita bahkan ekspor bawang merah 4.500 ton.

Dirjen Hortikultura Spudnik Sudjono memiliki cara lain. Sembari membangun infrastruktur, dia menyusun pola tanam bawang merah agar dapat dipanen sepanjang tahun. Komitmennya, sepanjang 2016 kita tidak akan lagi impor bawang merah.

Keenam, soal ketidakakuratan data. Andreas menyebut data produksi dan konsumsi saat ini tidak akurat (Republika, 23 Maret 2015)

Selama ini, data yang digunakan oleh Kementan merupakan data lapangan dan data yang dirilis oleh BPS. Menanggapi hal ini, Kementan pun mengundang sejumlah ekonom pertanian untuk melakukan kalibrasi data. Pasalnya, data merupakan dasar dalam menentukan kebijakan.

Urusan data, negara telah memberikan tugas ini pada BPS. Setiap tahunnya, triliunan dana mengalir ke lembaga tersebut. BPS telah terbentuk 1957 dan merupakan lembaga statistik satu-satunya Tanah Air.

Terakhir, soal kebijakan impor. Dalam surat kabar tertanggal 29 Oktober 2015 (Koran Tempo), Andreas menyebut Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 222.000 ton pada semester pertama tahun ini.

Adapun, volume yang juga dipublikasikan oleh BPS ini sesungguhnya merupakan impor beras khusus untuk kebutuhan Rumah Sakit yang rekomendasi impornya diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

Di lapangan, panen masih berlangsung di daerah-daerah di atas khatulistiwa dan meski dilanda puso, Jawa Barat masih menjadi penyumbang beras terbesar di Pasar Induk Cipinang. Sepekan terakhir, harga beras bahkan turun Rp 500-Rp700 merespons pasokan yang masih melimpah.

Dalam artikel yang sama, secara tendensius Andreas menyatakan, sudah saatnya pemerintah Jokowi berhenti beretorika dan pencitraan melalui berbagai pernyataan yang tidak didasari fakta dan data yang akurat.

Kami berfikir bahwa pernyataan Prof Andreas tersebut sebagai akademisi harus juga didukung oleh data yang akurat. Selain itu juga Prof Andreas harus lebih meningkatkan pemahaman akan kondisi lapangan yang lebih komprehensif sehingga pemkiran-pemikiran yang cemerlang akan lebih banyak memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan bangsa dan penyelesaian masalah pangan nasional secara sinergis.

Betapa mirisnya hati ini, ketika yang berkomentar itu seorang profesor yang seharusnya memberikan solusi pembangunan tidak hanya kritik. Saya khawatir  gelar tertinggi akademisi yang disandangnya akan menimbulkan preseden negatif terhadap citra akademisi yang selalu menjujung tinggi hakekat kebenaran dan kejujuran.


Lebih baik kita bekerja, bekerja, dan bekerja untuk bangsa, dan jangan kita zolimi teman-teman kita yang sungguh-sungguh bekerja untuk orang kecil, buruh tani. Kalau kita tidak bisa membantu, ya minimal diam- lah dan berdoa agar bangsa ini tetap maju karena yang kita hadapi ke depan adalah persiangan antarnegara, baik regional maupun global sebagai konsep inti dari era globalisasi.(***)

Editor : Pulo Lasman Simanjuntak






eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini