Ads


» » » Hasil Sembiring: Tak Ada Data Produksi Padi yang Diterbitkan Kementan, yang Ada Data Berjenjang

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring sedang memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis sore (26/11/2015), mengenai  data produksi beras secara nasional tahun 2015. (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta,BeritaRayaOnline,-"Tak ada data produksi padi atau gabah kering giling yang diterbitkan Kementerian Pertanian . Yang ada data berjenjang. Tupoksi Kementerian Pertanian adalah produksi, namun kadang-kadang kita membantu. Kami sudah berusaha memperbaiki data ini. Bahkan disediakan  Rp 45 miliar anggaran untuk refresh tenaga-tenaga tersebut, termasuk petugas data di tingkat kabupaten," ujar Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Pertanian, Hasil Sembiring kepada wartawan di Jakarta, Kamis sore (26/11/2015).

Dijelaskannya lagi, Kementerian Pertanian (Kementan) juga telah memberikan pelatihan dan menambah honor mereka. Intinya, Kementan telah berusaha sekuat tenaga agar data itu betul.

"Kita juga melakukan modis, salah satu usaha Kementan untuk dapat second opinion,"selanya.

Dirjen Tanaman Pangan Hasil Sembiring menegaskan sekali lagi bahwa produksi kita sudah benar. Hal ini dapat dibuktikan kinerja produksi 2015 memang lebih tinggi dari 2014.

"Pasokan beras ke Pasar Induk Cipinang masih normal sebesar 33 ribu ton stok beras yang ada di Pasar Induk Cipinang. Namun, kami sendiri  heran produksi naik, tetapi kelihatannya hampir banyak yang tak percaya," ucapnya.

Produksi Padi Surplus

Menurut Hasil Sembiring, produksi padi Oktober 2014-Oktober 2015 surplus karena tidak ada impor beras umum pada periode tersebut. Indikasinya (pertama) stok Bulog Oktober 2014 1,7 juta ton beras dicapai melalui tambahan impor 800 ribu ton. Sedangkan Oktober 2015 tanpa penyerapan optimal puncak panen raya Januari-Mei , stok Bulog mencapai 1,7 juta ton beras tanpa impor beras.


"Padahal 2015 terjadi pertambahan jumlah penduduk yang mengkonsumsi beras sebanyak 3,7 juta ton jiwa (setara 460.000 ton). Ini membuktikan kinerja produksi 2015 dalam kondisi El Nino sangat kuat meningkat signifikan paling tidak 1,26 juta ton beras dibandingkan 2014," kilahnya.


Bisa dibayangkan pada 1998 kuat (intensitas 1,9 %) dengan mengimpor 7,1 juta ton beras pada saat ini jumlah penduduk 202 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan penduduk yang mencapai 252 juta jiwa  dimana intensitas El Nino sangat kuat ( intensitas 2,4 %) sehingga kalau tidak ada upaya khusus Kementerian Pertanian, maka akan impor 9,0 juta ton beras. Pada saat ini masih ada stok Bulog 1,3 juta ton beras dan pasokan beras Cipinang masih normal.

"Kami heran kalau produksi naik maka data dipersoalkan , tetapi bila data produksi turun seperti lalu tidak dipersoalkan .Mau dibawa kemana negara ini. Apakah rela negara menjadi pengimpor beras?" tanyanya.

Dirjen Tanaman Pangan Hasil Sembiring juga berkata BPS harus bertanggungjawab terhadap data yang diterbitkan, karena BPS mengumpulkan data dari kantor cabang kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat.

Selanjutnya Kementerian Pertanian mendapatkan data dari BPS Pusat, sehingga sebenarnya tidak ada data yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.Tupoksi perlu diperjelas bahwa Kementerian Pertanian mempunyai mandat produksi, sedangkan data statistik mandat BPS.

Metode Perhitungan Produksi Padi

Kedua mengenai metode perhitungan produksi padi, Hasil Sembiring menjelaskan BPS sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas dan kompetensi di bidang kestatistikan yang memiliki hirarki langsung dari pusat sampai ke kecamatan telah banyak menghasilkan data-data nasional yang diterima oleh para pihak seperti data inflasi, ekspor impor, kemiskinan, dan lain-lain.



"Pertanyaannya  mengapa data produksi pangan yang dikumpulkan secara berjenjang dari level  bawah oleh PPL, Mantri Tani, Babinsa, dikirimkan ke Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Selanjutnya  dikirim ke BPS kabupaten , BPS Provinsi, dan BPS pusat secara on line masih diragukan akurasinya? Padahal setiap jenjang kecamatan, kabupaten, dan provinsi dilakukan verifikasi dan validasi," katanya.

Ditambahkannya hasil validasi luas tanam yang dilakukan Kementerian Pertanian pada periode 10 hari menggunakan citra modis dari Lapan resolusi 250 X 250 meter di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dengan data BPS. Artinya data BPS valid. (lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini