breaking
Gambar tema oleh mskowronek. Diberdayakan oleh Blogger.
Produksi Padi Oktober 2014-Oktober 2015 Surplus Karena Tak Ada Impor Beras

Share This

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring sedang memberikan keterangan pers mengenai data beras nasional 2015 kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11/2015). (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Sehubungan dengan berita Kompas 26 November 2015 Halaman-1 berjudul “Data PanganTidak Akurat”.  Kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Produksi padi bulan Oktober 2014-Oktober 2015 surplus karena tidak ada impor beras umum pada periode tersebut. Indikasinya: (1) stock Bulog Oktober 2014 sebesar 1,7juta ton beras, dicapai melalui tambahan impor 800.000 ton.  Sedangkan bulan Oktober 2015 tanpa penyerapan optimal puncak panen raya Januari - Mei, stock Bulog mencapai sebesar 1,7juta ton beras tanpa impor beras. Padahal tahun 2015 terjadi pertambahan jumlah penduduk yang mengkonsumsi beras sebanyak 3,7jutajiwa (setara 460.000 ton). Ini membuktikan bahwa kinerja produksi tahun 2015 dalam kondisi El-Nino sangat kuat meningkat signifikan paling tidak 1,26 juta ton beras dibandingkan tahun 2014.  

Bisa dibayangkan pada tahun 1998 dengan El-nino kuat (intensitas 1,9%) dengan mengimpor 7,1 juta ton beras pada saat ini jumlah penduduk 202 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan penduduk mencapai 252 juta jiwa dimana intensitas El-nino sangat kuat (intensitas 2,4%), sehingga kalau tidak ada upaya khusus Kementerian Pertanian, maka akan impor 9,0 juta ton beras.  Pada saat ini masih ada stock Bulog 1,3 juta ton beras dan pasokan beras Cipinang masih normal.

Kami heran kalau produksi naik maka data dipersoalkan, tetapi bila data produksi turun seperti lalu tidak dipersoalkan.  Mau dibawa kemana Negara ini.  Apakah rela menjadi Negara pengimpor beras? 

BPS harus bertanggung jawab terhadap data yang diterbitkan, karena BPS mengumpulkan data dari kantor cabang kecamatan, kabupaten dan provinsi dan pusat. 

Selanjutnya Kementerian Pertanian mendapatkan data dari BPS Pusat, sehingga sebenarnya tidak ada data yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.

Tupoksi perlu diperjelas bahwa Kementerian Pertanian mempunyai mandate produksi, sedangkan data statistikmandat BPS. 


2. Metode perhitungan produksi padi: 

a. BPS sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas dan kompetensi di bidang kestatistikan yang memiliki hirarki langsung dari pusat sampai kecamatan telah banyak menghasilkan data-data nasional yang diterima oleh para pihakseperti data inflasi, export impor, kemiskinan, dll. Pertanyaannya : Mengapa data produksi pangan yang dikumpulkan secara berjenjang dari level bawah oleh PPL , Mantri Tani, Babinsa, dikirimkan ke Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), selanjutnya dikirimke BPS Kabupaten, BPS Propinsi, dan BPS Pusat secara online, masih diragukan akurasinya? Padahal setiap jenjang kecamatan, kabupaten propinsi dilakukan verifikasi dan validasi.  

b. Hasil validasi luas tanam yang dilakukan Kementerian Pertanian pada periode 10 hari menggunakan Citra Modis dari Lapan resolusi 250 X 250 meter di pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Sulawesi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dengan data BPS. Artinya data BPS valid.
c. Bila ingin menyandingkan dua metode penghitungan luas panen agar disandingkan secara proporsional dan tepat dari kegunaan metode tersebut, sehingga tidak menimbulkan simpang-siur informasi.  Metode sensus dilakukan 10 tahun sekali dengan teknik wawancara dengan Rumah Tangga Petani (RTP), sedangkan data luas panen dilakukan setiap bulan dengan teknik pengumpulan data lapangan (tidak wawancara) yang metodenya ditetapkan BPS. Sehingga sandingan dua metode (yang berbeda waktu dan teknik pengumpulan) pada Kompas tersebut adalah tidak relevan dan tidak tepat.

d. Data luas lahan pertanian yang disandingkan “tidaktepat”, data tersebut bukan luas lahan pertanian, melainkan luas lahan sawah.  Data yang disandingkan walau berbeda tipis angkanya (atau tidak signifikan), namun bisa membuat public bingung, karena tidak diberi penjelasan metode pengukurannya, misal data tahun 2012: angka luas sawah BPS 8.127.264 hektar itu bersumber BPS dari official repport petugas lapang, sedangkan angka luas sawah Kementan 8.132.345 itu hasil pemetaan audit lahan sawah menggunakan teknologi citra satelit resolusi tinggi (skala 1:5.000 untuk pemetaan di pulau Jawa dan skala 1:10.000 untuk pemetaan di luarpulauJawa).

e. Dinas Pertanian Kabupaten dan Petugas Lapang membantu mengumpulkan data sesuai dengan metode yang ditetapkan BPS.  Hasil pengumpulan data luas tanam dan panen dari Petugas Lapang selanjutnya disampaikan ke Petugas Statistik Kecamatan, dilakukan verifikasi dan secara berjenjang disampaikan ke BPS Kabupaten diverifikasilagi, dan selanjutnya ke BPS Provinsi diverifikasi lagi dan disampaikan kePusat.

f. Pernyataan bahwa tanggung jawab pengumpulan data produktivitas 75% Kementan dan 25% BPS tidak benar, karena sudah ada pembagian tugas dan kesepakatan bahwa tanggung jawab pengumpulan data produktivitas itu 50% petugas dinas pertanian Kabupaten dan Propinsi, dan 50% dilakukan petugas BPS (Kantor Statistik Kecamatan). Seluruh data yang dikumpulkan oleh Dinas Pertanian itu pun selalu menggunakan metode yang ditetapkan BPS dan hasil datanya selalu diverifikasi oleh petugas BPS.

g. Perbaikan kualitas data yang sedangdilakukan:

BPS melakukan uji coba Kerangka Sampel Area (KSA) tahun 2015-2016 di provinsi sentra padi.
Kementan juga melakukan perbaikan kualitas data dengan memanfaatkan data Satelit Citra Modis dari LAPAN untuk menghitung luas standing-crop pertanaman padi dan dilakukan uji groud-cek lapangan.

3. Kementerian Pertanian tidak pernah menyajikan data yang berbeda dengan BPS untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Data bisa diakses di web pertanian: http://pertanian.go.id  dalam bentuk Buku Statistik Pertanian maupun Basis Data Statistik Pertanian secara nasional bersumber dari data BPS yang telah dirilis resmi seperti: Angka Tetap (ATAP), Angka Sementara (ASEM) ataupun AngkaRamalan (ARAM) I dan II.

4. Saran kami, pihak media agar berhati-hati menyajikan data, di cek terlebih dulu sumber data, dilihat catatan kaki dan pelajari definisi atau penjelasannya.  Bila ingin menyajikan data ke media semestinya konfirmasi validitas data terlebih dahulu ke Kementerian Pertanian sehingga tidak berdampak menimbulkan simpang-siur dan keresahan di masyarakat. 

5. Kami sangat prihatin melihat beberapa tulisan di media yang menyajikan data yang tidak jelas sumbernya dan tidak diverifikasi dulu kebenarannya. Mohon disampaikan agar hal ini tidak terulang kembali.

Demikian tanggapan kami, terimakasih.


Dr. Ir. Suwandi, MSi
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian
( ***/press release humas kementan/lasman simanjuntak)
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama