Ads


» » » Nasrullah, Direktur Pakan, Kementan : Impor Jagung Harus Berdasarkan Kebutuhan, Bukan Keinginan !

Direktur Pakan Dr.Ir.Nasrullah, MSc, Direktur Pakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, didampingi Ir.Marihot H Panggabean, Kepala Bagian (Kabag) Humas Kementerian Pertanian melakukan konferensi pers di ruang kerjanya, Kamis pagi (22/10/2015). (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta, BeritaRayaOnline,-Pemerintah melalui Direktorat Pakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan), Kementerian Pertanian (Kementan) ingin melindungi petani jagung, termasuk ingin sukseskan segi bisnisnya.Pemerintah bersikap netral, semua harus diatur dengan baik.

 "Menteri Pertanian tidak pernah melarang impor jagung, tetapi harus dikendalikan dengan baik supaya masyarakat, peternak, petani, dan kalangan industri bisa menikmati. Khusus untuk jagung kalaupun  ada impor itu harus  berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan," jelas Dr.Ir.Nasrullah, Msc, Direktur Pakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) kepada wartawan di Jakarta, Kamis pagi (22/10/2015).

Hal tersebut dikatakannya sehubungan adanya statement Gabungan Pengusaha Makanan ternak (GPMT) di sebuah surat kabar terbitan ibukota yang menyatakan saat ini industri pakan kesulitan memperoleh jagung (kelangkaan jagung-red) , bahkan pabrik pakan terpaksa harus memborong jagung dari petani lantaran kuatir tak dapat pasokan.

 Bahkan baru-baru ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mendapat surat dari GPMT karena kelangkaan pasokan jagung di dalam negeri  akibat pengendalian impor yang dilakukan Kementerian pertanian sejak Agustus 2015.

Menurut Nasrullah, jagung ini selain untuk pakan, juga untuk benih.Berdasarkan data-data yang ada kebutuhan pakan  ternak sebesar 14,86 juta ton (ada yang untuk industri dan ada untuk peternak lokal-red).

 Produksi 20,6 juta ton itu dapat memenuhi kebutuhan jagung untuk kebutuhan benih tahun 2015 sebesar 105 ribu ton. Untuk konsumsi langsung sebesar 398 ribu ton, dan untuk kebutuhan pakan ternak 14,86 juta ton.
" Kebutuhan lainnya 4 juta ton. Jadi losses produksi jagung diperkirakan 1 juta ton.Kalau ditotal semuanya, sebetulnya  kita masih surplus produksi sebesar 175 ribu ton," jelasnya.

"Di sinilah upaya kalau kita pro pada bangsa ini. Sebenarnya impor lebih enak lho... tinggal duduk di kantor, lalu bayar, barang datang. Namun, itu tidak mencerminkan pro pada bangsa ini," kilahnya.

Berdasarkandata-data Pusdatin dan Ditjen Tanaman Pangan menyebutkan  bulan Februari-Maret-April 2015 merupakan puncak produksi jagung kita. Pada bulan Februari-Maret-April 2015 produksi jagung kita mencapai 2 juta s/d 3 juta ton.

"Tahun lalu tak kena El Nino, sehingga normal," selanya.

Namun, pada saat periode yang sama masuk impor jagung sebesar 328 ribu ton (Februari), 305 ribu ton (Maret), dan sebesar 310 ribu ton (April).

"Pelaku-pelaku bisnis belum serius menyerap produksi jagung rakyat. Sudah produksi meningkat, ternyata impor juga meningkat, sehingga harga jadi menurun.Penurunan harga sebesar Rp 1000,-. Dan, dengan produksi 1 juta ton, kerugiannya mencapai sekitar Rp 1,5 triliun," ungkapnya.

Jagung itu, lanjutnya, agak spesifik, berbeda dengan beras. kalau beras harganya turun, petani tetap tanam minimal untuk kebutuhannya sendiri. Sedangkan jagung tidak demikian, kalau harganya jatuh, petani langsung tak mau tanam.

"Mentan tak pernah minta stop impor. Kita hanya beri izin impor berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kami tidak stop impor, tetapi impor saat dibutuhkan, bukan saat diinginkan," tegasnya lagi.

Pengawasan Oleh Bulog

 Tampak para wartawan sedang mendengar penjelasan Dr.Ir.Nasrullah, MSc, pada jumpa pers di Jakarta, Kamis pagi (22/10/2015). (Foto :Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Sementara itu kenapa pengawasan impor jagung harus Bulog, Nasrullah, Direktur Pakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjelaskan wajar kalau Bulog (pemerintah-red) yang mengendalikan.

Payung hukum untuk Bulog yaitu Undang-Undang Pangan, item ini akan dimasukkan dalam Permentan, dan bisa juga penunjukkan oleh Menteri pertanian melalui Menteri BUMN.

"Insya Allah sudah keluar Permentan sejak 1 Oktober 2015," kilahnya.

"Itu wajar-wajar saja. Apa swasta yang harus atur impor? Swasta punya kepentingan, sedangkan pemerintah tak punya kepentingan sama sekali.Intinya pemerintah ingin melindungi petani, termasuk ingin sukseskan segi bisnisnya. Pemerintah bersikap netral semua diatur dengan baik. Mentan tak pernah melarang impor, tetapi dikendalikan dengan baik supaya masyarakat, peternak, dan industri bisa menikmati. Khusus untuk jagung, kalaupun harus ada impor itu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan," katanya lagi. (lasman simanjuntak)





eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini