breaking
Gambar tema oleh mskowronek. Diberdayakan oleh Blogger.
Ke depan Pekerjaan Konstruksi ke PU-an Lebih Efektif dan Efisien

Share This

Sosialiasi Peran Asuransi : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  menyelenggarakan "sosialisasi peran asuransi/ penjaminan dalam menjamin penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/ atau jasa di lingkungan Kementerian PUPR", di Hotel Grandhika, kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2015).Dalam acara tersebut hadir sebagai pembicara adalah Deputi Komisioner Pengawas IKNB 2 OJK Dumoly F. Pardede yang membuka acara sosialisasi tersebut. Kemudian Kepala Biro (Karo) Pengelolaan BMN dan Pelayanan Pengadaan PUPR Sumito serta Kepala Departemen Pengawasan  IKNB 2A OJK Darul Dimasqy K. (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta,BeritaRayaOnline,-"Ke depan kita akan upayakan paket-paket yang cukup besar di atas Rp 100 miliar. Kita ingin pekerjaan konstruksi ke-PU-an lebih efektif dan efisien," ujar Sumito, Kepala Biro (Karo)  Pengelolaan BMN dan Pelayanan Pengadaan , Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di depan peserta acara "sosialisasi peran asuransi/penjaminan dalam menjamin penyelengaraan  kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Kementerian PUPR" di Jakarta, Selasa pagi (13/10/2015).

Sementara ketika memaparkan tentang percepatan proses pelelangan, Sumito mengatakan kita sudah mulai pelelangan pada Agustus s/d September 2015.

"Namun, itu belum tuntas benar. Ini merupakan paket-paket normatif yang akan dikerjakan tahun depan,"jelasnya.

Paket-paket lain sudah bisa dipaketkan akan selesai akhir Oktober 2015, sedangkan untuk paket 2016 sudah mulai pekerjaan konstruksi di awal Januari 2016.

"Ini bisa diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan asuransi untuk pekerjaan proyek ke-pu-an tahun 2016 mendatang," pesannya.

Pada penjelasannya mengenai "Dukungan Infrastruktur ke-PU-an Dalam Dimensi Pembangunan", Sumito, Kepala Biro Pengelolaan BMN dan LP, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan kebutuhan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015 sebesar Rp 118 triliun lebih untuk unit organisasi seperti Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Bina Konstruksi, Badan Litbang , Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan SDM, dan Sekretariat Jenderal (Sekjen).

"Sedangkan anggaran ke-PU-an tahun 2016 mencapai Rp 186 triliun , sehingga total anggaran Kementerian PUPR selama lima tahun ke depan (2015-2019) sebesar Rp 883 triliun," ujarnya.

Mengenai pohon anggaran APBN-P-2015 , menurutnya terdiri atas APBN-P 2015 sebesar Rp 118,546 triliun untuk belanja barang (Rp 15,745 triliun), belanja pegawai (Rp 2,507 triliun), belanja modal (Rp 95,408 triliun), dan bansos (Rp 4,886 triliun).

"Praktis seluruh belanja modal kita jadi paket kontrak,"selanya.

 Sebelumnya sebelum memaparkan tentang  acara sosialisasi asuransi ini Karo Pengelolaan BMN dan Pelayanan Pengadaan PUPR Sumito mengatakan Kementerian PUPR menjembatani dan mengeliminir permasalahan di bidang jaminan.

" Forum ini adalah forum sosialisasi perasuransian dan peran PUPR sebagai pelengkap dan memberikan informasi besaran kegiatan di PUPR dan aturan yang berlaku terkait penjaminan," kilahnya.

Sementara itu Deputi Komisioner Pengawas IKNB 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dumoly F.Pardede menjelaskan bahwa  Perpres No.4/2015 tentang perubahan keempat atas Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menpersyaratkan perlunya surat jaminan.

" Surat jaminan tersebut bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) yang diterbitkan oleh bank umum/ perusahaan penjamin/perusahaan asuransi,"katanya. (lasman simanjuntak)
Foto-foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline




«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama