breaking
Gambar tema oleh mskowronek. Diberdayakan oleh Blogger.
Jelang KSAN 2015: KSAN Dorong Komitmen Menuju Akses Universal 2019

Share This

Jakarta, BeritaRayaOnline,- Upaya pembangunan sarana sanitasi dasar dan air minum layak bagi penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Dalam 10 tahun terakhir kegiatan pembangunan sanitasi dan air minum di Indonesia memperlihatkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Hal ini tak lepas dari upaya para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah yang terus bekerja demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. 

Akses air minum layak dan sanitasi dasar merupakan bagian dari target Milennium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia secara nasional telah berhasil mewujudkan air minum layak bagi 68,36% populasi dan akses sanitasi dasar kepada 61,04% populasi pada tahun 2014. 

Demi mendorong akses air minum layak dan akses sanitasi dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 mencanangkan gerakan 100% akses air minum dan sanitasi pada 2019, atau akses universal (universal access) 2019. Pemerintah menargetkan dalam 5 tahun ke depan terdapat peningkatan sebesar 40% di bidang sanitasi layak dan  30% akses air minum aman.


Salah satu kegiatan yang menjadi cermin dari perkembangan pembangunan sanitasi dan air minum di tanah air adalah Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Kegiatan dua tahunan ini selalu menjadi kegiatan yang ditunggu oleh para pemangku kepentingan di bidang sanitasi dan air minum. Setiap penyelenggaraan KSAN menghasilkan kesepakatan atau program yang semakin meningkatkan upaya untuk memberikan akses air minum layak dan sanitasi dasar kepada seluruh penduduk Indonesia.

Beberapa program yang telah dinisiasi dari penyelenggaraan KSAN antara lain Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat), Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum) dan NAWASIS (National Water and Sanitation Information Services), dan lain-lain.

Seluruh program di atas telah berhasil dijalankan dengan baik dan menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia mampu merealisasikan universal access 2019. Pemerintah juga telah memiliki 7 modal dasar untuk mewujudkan universal access 2019, yaitu:
  1. Potensi teknis
  2. Perangkat Peraturan
  3. Pendanaan
  4. Potensi sumber daya manusia
  5. Peningkatan komitmen, koordinasi dan advokasi
  6. Sinergi lintas sektor
  7. Terobosan dan Inisiatif
Hal ini didukung pula dengan berbagai langkah yang telah dicanangkan untuk dilakukan demi mendukung realisasi universal access 2019 seperti Perpres No.185/2014, penambahan alokasi dana dari APBD, upaya advokasi yang semakin gencar, akses pendanaan yang lebih mudah, monitoring dan evaluasi yang lebih baik, dan lain-lain. Langkah kerja di atas dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang sanitasi dan air minum di seluruh Indonesia.

KSAN untuk Akses Universal

Tahun ini, Pokja AMPL kembali akan menyelenggarakan KSAN untuk kelima kalinya. Kegiatan KSAN tahun ini menjadi penting karena menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan akses universal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan ini akan difokuskan pada upaya untuk memperluas pemahaman masyarakat dan seluruh pihak terkait, memperkuat dukungan serta meningkatkan aksi untuk mencapai akses universal 2019.

“Apabila seluruh masyarakat telah memiliki pemahaman yang sama mengenai akses universal, mau memberikan dukungan yang diperlukan dan tidak segan untuk beraksi dan bergerak bersama, kami cukup optimis bahwa akses universal 2019 akan bisa kita wujudkan,” ujar Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, yang juga Ketua Pokja AMPL Nasional. Ia menyatakan selain masyarakat umum, dukungan dari sektor swasta, lembaga internasional, LSM dan lain-lain juga sangat diperlukan mengingat upaya ini membutuhkan usaha dan dukungan finansial yang tidak sedikit.

KSAN 2015 rencananya digelar pada 11 November 2015 dengan format penyelenggaraan yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya. Demi mendukung upaya menuju pencapaian akses universal 2019, kegiatan KSAN 2015 akan banyak melibatkan upaya-upaya advokasi yang bisa disebarkanluaskan ke berbagai lapisan masyarakat dan bisa digunakan di berbagai kesempatan. Momentum ini perlu dijaga agar semangat para pemangku kepentingan di bidang sanitasi dan air minum tetap tinggi demi mencapai target tersebut.

***

Tentang KSAN

Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) merupakan salah satu kegiatan yang digagas oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional setiap dua tahun sekali sejak 2007, dan kini memasuki penyelenggaraan yang kelima. Kegiatan ini juga merupakan salah satu ajang advokasi terbesar dan paling strategis tingkat nasional karena akan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan tingkat pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta mitra dan penggerak AMPL. Setiap pelaksanaan KSAN selalu menghasilkan sebuah komitmen konkret dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi di Indonesia.



Tentang Pokja AMPL

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional dibentuk tahun 1997 untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah pelaku pembangungan air minum dan sanitasi, dimana keanggotaannya terdiri dari: Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik. Namun seiring dengan perkembangan, anggota Pokja AMPL juga melibatkan kementerian lainnya yang terkait air minum dan sanitasi.



Tugas pokok Pokja AMPL Nasional adalah menyiapkan rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan AMPL, melakukan koordinasi antar berbagai kegiatan dari tiap instansi terkait, membangun kemitraan dengan stakeholders lainnya dalam operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM, menyebarluaskan informasi air minum dan sanitasi guna meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat, advokasi dan sosialisasi kebijakan, serta memberikan berbagai bantuan teknis dalam bentuk advokasi, pelatihan, penyusunan petunjuk dan sebagainya.(press release/lasman simanjuntak)



«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama