Ads


» » » Mentan : Keberadaan RMU Sangat Penting Dalam Rantai Pasok Beras Sampai ke Konsumen

Menteri Andi Amran Sulaiman langsung "diserbu" wartawan usai mengikuti acara Rapat Upaya Khusus Dalam Peningkatan Industri Perberasan di Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu siang (26/8/2015). (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Kementerian Pertanian (Kementan) mengadakan rapat upaya khusus dalam peningkatan industri perberasan yang diadakan di lapangan utama Kantor Pusat Kementan.

Kementan menghadirkan lebih dari 5.000 orang pelaku usaha penggilingan padi (RMU), petani, pedagang beras, Asosiasi, KTNA, Eksportir-Importir beras, dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membahas meningkatkan industri beras di Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menilai RMU berperan mengolah gabah menjadi beras untuk selanjutnya dijual ke pasar/konsumen. Di samping itu sebagian beras diserap Bulog untuk cadangan beras pemerintah dan sebagian oleh ritel modern, seperti minimarket, hypermarket, supermarket, dan perkulakan.

"Keberadaan RMU ini sangat penting dalam rantai pasok beras sampai ke konsumen, Ini dapat dijadikan salah satu barometer jumlah beras dan ketersediaan stok beras di suatu wilayah," ujar Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2015).

Dengan memperhatikan peran strategis RMU, maka Kementan sejak  2010 hingga sekarang telah merevitalisasi 2.361 unit RMU skala kecil milik Gapoktan/kelompok tani sehingga meningkatkan rendemen hingga lima persen.

"Kegiatan revitalisasi RMU ini akan terus ditingkatkan pada tahun mendatang dengan jumlah dan cakupan wilayah yang lebih luas," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.


Dalam Satu Hari

 Hanya dalam satu hari, pemerintah berhasil mengumpulkan tambahan stok beras dari petani sebanyak 1,4 juta ton untuk disalurkan ke gudang Bulog. Sekitar 5.000 petani dan pengusaha penggilingan padi dari 32 propinsi di Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjual gabah dan berasnya kepada Bulog.

Komitmen itu dicapai dalam Ra­pat Upaya Khusus Peningkatan In­dus­tri Perberasan yang digelar di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (26/8/2015). Para petani itu menandatangani MoU dengan Bulog.

“Hari ini terkumpul beras dari pe­tani yang siap dijual ke Bulog se­ba­nyak 1,4 juta ton, itu sangat spektakuler, terbesar dalam sejarah,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Kegiatan akbar itu menghadirkan lebih dari 5.000 petani dan pengusaha penggilingan dari wilayah sentra produksi beras di Jawa, Sumatera, Ka­limantan dan Sulawesi juga diikuti kalangan Babinsa (Bintara Pem­bina Desa). Hadir pula Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Ke­pala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Budi Waseso, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, serta semua pejabat eselon di Kementan.

Tujuannya untuk mensinergikan tar­get produksi padi sebesar 75,56 ju­ta ton gabah kering antara kebijakan Kementan, dengan implementasi di lapangan khususnya dengan petani padi dan pemilik penggilingan padi.

Amran menambahkan, jika pada Oktober nantinya terealisasi tambah­an produksi dari hasil panen petani 1 juta ton maka keseluruhannya menjadi sekitar 2,5 juta ton yang siap diserap oleh Bulog dengan adanya kom­itmen hari ini sebesar 1,4 juta ton.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Sementara itu Panglima TNI Jen­de­ral TNI Gatot Nurmantyo meng­apresiasi perolehan beras sebanyak 1,4 juta ton dari komitmen kalangan petani dan pemilik RMU dalam satu hari tersebut.

“Saat ini cadangan beras (peme­rintah) aman, tak perlu impor, apalagi di Bulog ada cadangan 1,6 juta ton,” katanya.

Pada kesempatan itu, Gatot Nurmantyo menyatakan, pihaknya akan terus mengerahkan prajurit TNI termasuk anggota Babinsa untuk terus membantu pembangunan pertanian.

Gatot mengungkap adanya upaya suap senilai Rp 1 triliun terhadap dirinya dari kalangan importir. “Satu hari saya didatangi seorang pengusaha, importir beras. Dia tawari saya uang Rp 1 triliun, asalkan bisa membuka keran impor. Saya hubungi Pak Amran.

Saya bilang, pak ada rezeki, nih sebsarnya Rp 1 triliun, asal mau buka keran impor beras. Ehh.. pak Amran bilang: saya juga petani dan sa­ya kasihan sama petani, saya sayang sama petani,” ujar Gatot yang juga mengaku telah menghubungi Mendag Rachmat Gobel saat itu, dan dia pun menolak impor beras.

Gatot pun mengaku telah memberi perintah kepada seluruh jajarannya untuk bertindak tegas terhadap oknum yang hendak bermain-main dengan mengganggu ketahanan pangan.
“Sa­ya sudah perintahkan mereka un­tuk menggunakan kacamata ku­da. Kalau ada yang bermain, sikat!” katanya tegas.

Tak Dikenai PPh
  Menjamin pengadaan beras maupun gabah dari petani oleh perusahaan negara tersebut tidak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) sehingga petani tak perlu kuatir menjual hasil panen ke Bulog.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Jarot Kusumayakti, mengatakan, hal itu menanggapi keluhan petani maupun pengusaha penggilingan beras yang merasa keberatan dengan pengenaan PPh saat menjual beras ke Bulog.

"Kami jamin petani maupun penggilingan tidak akan dikenakan PPh, kalau itu dikenakan maka kami yang menanggung," kata Jarot di sela rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan yang digelar di lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (27/8/2015).

Kegiatan yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman itu dihadiri hampir 6.000 petani dan pengusaha penggilingan dari wilayah sentra produksi beras di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kalangan Babinsa (Bintara Pembina Desa) juga hadir pada acara ini.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf.

Rapat besar tersebut digelar untuk mensinergikan target produksi padi sebesar 75,56 juta ton gabah kering antara kebijakan Kementan, dengan implementasi di lapangan khususnya dengan petani padi dan pemilik penggilingan padi.

Sebelumnya, kalangan petani dan penggilingan mengungkapkan, mereka dikenakan PPh setiap melakukan penjualan beras hasil panen ke Bulog.

"Pajak PPh tersebut besarnya 1,5 persen dari setiap pencairan sebesar Rp 100 juta, atau sebesar Rp 1,5 juta," ujar Rahmat seorang petani dari Indramayu.

Menurut dia, besaran PPh tersebut memberatkan sehingga kalangan petani maupun penggilingan beras enggan menjual berasnya ke BUMN pangan itu.

Rahmat menyatakan, pemberlakukan PPh dikenakan ke petani semenjak Perum Bulog juga melayani pembelian beras jenis premium dari petani, padahal sebelumnya tidak dikenakan.

Menanggapi hal itu Dirut Perum Bulog menyatakan, pihaknya akan meminta kepada Dirjen Pajak untuk memberikan pengecualian pengenaan PPh tersebut bagi pembelian beras dan gabah petani.

"Kita akan meminta agar PPh ini dikecualikan untuk pembelian beras petani. Tunggu saja nanti kebijakan Dirjen Pajak," terangnya.

Pada 2003 Kementerian Keuangan melalui Kepmenkeu Nomor 236/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 telah menghilangkan pungutan pajak penghasilan (PPh). Terhitung sejak 2 Januari 2003 pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Perum Bulog tidak lagi dipungut PPh.

Sebelumnya, Bulog harus membayar 1,5 persen dari harga pembelian gabah atau beras yang dilakukannya
. (metrotevnews.com/suarakarya online/terbit online/pulo lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini