Ads


» » » Mentan : Para Profesor Riset Kementan Ikut Dilibatkan Wujudkan Swasembada Pangan di Indonesia

Menteri Pertanian di Cimanggu,  Bogor, Selasa siang (19/5/2015), berdialog langsung dengan peserta Sarasehan III Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Bogor,BeritaRayaOnline,-"Para Profesor Riset Kementerian Pertanian ikut dilibatkan dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia dengan skala prioritas padi, jagung, dan kedelai. Para Profesor Riset Kementerian Pertanian ini ada yang ahli tanaman jagung, padi, dan ahli kedelai. Termasuk juga wartawan ikut terlibat dalam mendukung swasembada pangan ini, he..he..he...," tawa lepas Menteri Pertanian Dr.Ir.Andi Amran Sulaiman ketika dicegat wartawan usai memberikan kata sambutan dan  berdialog dengan peserta Sarasehan III Forum Komunikasi Profesor Riset Kementerian Pertanian di Bogor, Selasa siang (19/5/2015).

Didampingi Kepala Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, Dr.Ir.Haryono, Menteri Pertanian Dr.Ir.Andi Amran Sulaiman yang sangat akrab dengan wartawan ini mengatakan lagi ada Opsus libatkan para pakar sebagai  pengawas dan penasehat.

" Ada 1800 peneliti, sebanyak 121 diantaranya yaitu Profesor Riset,"selanya.

Ditanya wartawan bagaimana soal impor beras? Mentan menegaskan sekali lagi bahwa posisi persediaan beras di dalam negeri saat ini aman dan cukup. Hal ini dibuktikan dengan stok beras Bulog sebesar 1,7 juta ton, bahkan di daerah-daerah ada stok gabah.

"Misalnya harga beras di Merauke, Papua, Rp 6700 per kilogram. Bulog harus lakukan serapan maksimal.Menteri Perdagangan berkali-kali sudah menjelaskan impor beras merupakan alternatif yang terakhir" katannya.

Sedangkan mengenai food estate (kawasan pangan) di Merauke, Papua, Andi Amran Sulaiman mengakui sampai hari ini memang belum ada peraturan khusus yang mengatur pengelolaan lahan pertanian untuk tanaman padi/beras baik yang akan  dilaksanakan oleh pemerintah, BUMN, dan pihak swasta .

"Di Merauke lahan seluas 750 ribu hektar akan dikelola oleh BUMN, 250 ribu hektar diantaranya akan dikelola oleh pihak swasta. Barangkali untuk otonomi khusus pangan di Merauke nanti perlu kita atur secara khusus, " jawabnya.(lasman simanjuntak)


eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini