Ads


» » Isu Utama Pertanian Terkait Program Kedaulatan Pangan Periode 16-22 Mei 2015


Jakarta,BeritaRayaOnline,-Berdasarkan penelaahan terhadap Kliping Berita Pertanian, maka lima isu utama yang paling mengemuka dari isu-isu pertanian yang hadir dalam 186 berita di media cetak, adalah sebagai berikut:


1.   Beredarnya Beras Sintetis (47%)
Beras yang diduga dicampur bahan sintetis ditemukan beredar di Pasar Tanah Merah, kompleks Mutiara Gading Timur, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Selasa (19/5/2015), Kepolisian Sektor Bantar Gebang menutup sementara salah satu toko beras di pasar tersebut untuk keperluan penyidikan. Setelah diteliti oleh PT Sucofindo, hasilnya beras tersebut mengandung polivinil, bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku paralon. Sementara itu, Kementerian Perdagangan memperkirakan beras plastik yang meresahkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir merupakan barang hasil selundupan dari Cina. Sebab, Kemendag tidak pernah mengeluarkan izin impor beras.

2.  Impor Daging Sapi (9%) 
     Demi mengantisipasi tingginya permintaan daging sapi saat bulan puasa dan Lebaran, pemerintah akan mengimpor 29.000 sapi siap potong dan 250.000 sapi bakalan. Bahkan dalam waktu dekat, Kementerian Perdagangan akan memberikan izin impor untuk sapi secondary (daging sapi) kepada BUMN. Kebutuhan daging sapi untuk 2015 diproyeksikan mencapai 640.000 ton. Nilai ini meningkat 8% dari kebutuhan pada 2014.

3.  Swasembada Pangan (8%)
     Sebagai upaya mempercepat capaian swasembada pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan pengarahan mengenai sejumlah persoalan dan hambatan dalam mencapai swasembada pangan pada sejumlah profesor riset bidang pertanian. Sebanyak 121 profesor akan dilibatkan dalam percepatan swasembada pangan.
           
4. Tata Niaga Gula (5%)  
                
     Pemerintah menetapkan harga patokan petani untuk komoditas gula petani sebesar Rp 8.900 per kg atau naik 4,7% dibandingkan dengan patokan tahun lalu Rp 8.500 per kg. Pemerintah juga berupaya menjaga agar harga gula di tingkat petani dengan menugaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menyerap gula petani dan berperan sebagai pemegang stok nasional. Desakan penetapan HPP yang lebih tinggi ini dikarenakan para petani tebu kerap merugi akibat biaya pokok produksi (HPP) yang semakin tinggi. Selain itu, saat ini juga terjadi surplus gula nasional akibat rembesan gula rafinasi di pasar yang dianggap meresahkan petani tebu.

5.  Lahan Pertanian (4%)
     Provinsi Papua mempunyai potensi lahan pangan mencapai 1,2 juta ha. Daerah ini bisa dikembangkan menjadi kawasan pangan. Untuk menggarap potensi tersebut pemerintah akan membangun food estate seluas 1 juta ha dalam tiga tahun ke depan, dimulai tahun 2015. Pembangunan food estate ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang akan menjadikan Papua sebagai lumbung pangan. Dalam waktu tiga tahun ke depan sudah dicanangkan 1 juta ha yang dibangun secara bertahap dimulai tahun 2015 sebanyak 250 ribu ha, tahun 2015 juga 250 ribu ha dan tahun 2017 seluas 250 ribu ha. Untuk sisanya 250 ribu ha akan dibangun pihak swasta.

           

Tendensi Pemberitaan

            Mayoritas berita yang hadir bersentimen positif terhadap Kementerian Pertanian sebanyak 96 berita (52%). Berita positif yang mengemuka adalah antisipasi pemerintah akan beredarnya beras sintetis.
     Sementara itu, pemberitaan netral hadir sebanyak 79 berita (42%). Berita netral yang mengemuka adalah Pengujian sampel beras sintetis.
            Sedangkan, pemberitaan negatif hadir sebanyak 11 berita (6%). Berita negatif yang mengemuka adalah beredarnya isu beras sintetis meresahkan masyarakat.(pulo lasman simanjuntak)
                                                                                                








                                                                                                                      


eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini