Ads


» » » Perubahan UU Jasa Konstruksi Untuk Menyongsong MEA

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Komisi V DPR RI mengusulkan penyempurnaan pada undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang ada saat ini  sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk penyempurnaan tersebut Tim Komisi V DPR-RI mengadakan kunjugan kerja ke tiga provinsi, yaitu Provinsi Bali, Jawa Timur dan Sumatera Utara .

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk  mendengarkan langsung dan mendapatkan masukan untuk menyempurnakan naskah akademik dan konsep RUU tentang Jasa Konstruksi.

Kunjungan kerja ke Jawa Timur dilaksanakan dengan mengadakan FGD dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pemerintah daerah Jawa Timur terkait dan asosiasi terkait. Pertemuan dilaksanakan pada hari Rabu, 8 April 2015 di Kantor Gubernur Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut pimpinan rombongan Muhidin mengatakan, Undang-undang Jasa Konstruksi yang  sudah ada sekarang  sudah eksisting kurang lebih 16 tahun, jadi saat ini sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang.

“Saat ini kemajuan teknologi, kemajuan rekayasa konstruksi sudah berubah, lebih-lebih lagi kita memasuki MEA. 16 tahun yang lalu dengan sekarang banyak sekali perubahan di bidang jasa konstruksi dan  globalisasi sehingga perlu dilakukan revisi undang-undang”. ujar Muhidin.

Salah satu masukan yang diajukan ada dalam perubahan undang-undang adalah  proteksi terhadap  pengusaha lokal dalam menghadapi MEA dan menghadirkan unsur budaya dan kearifan lokal dalam industri konstruksi, sehingga setiap infrastruktur yang dibangun tidak hanya canggih dari sisi teknologi saja akan tetapi juga mengandung nilai-nilai yang dekat dengan masyarakat sekitarnya.

Salah satu hal yang diharapkan ada dalam revisi undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum yang memberikan pembelaan kepada pengusaha nasional, dan ini dituangkan secara eksplisit, karena saat ini banyak korban masyarakat pelaku jasa konstruksi karena tidak adanya keseimbangan yang baik antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi, misalnya ketika terjadi kerusakan pada bangunan, pasti yang disalahkan kontraktor, padahal kontraktor belum tentu salah, bisa saja kerusakan itu terjadi karena kesalahan penggunaan atau karena alam.

Selain itu juga adanya peningkatan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia, anggaran untuk Kementerian PUPR setiap tahun memang meningkat, akan tetapi yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia tidak signifikan kenaikannya, padahal ini sangat vital.

Dan hilir dari proses ini semua adalah peningkatan daya saing, kita harus mempersiapkan dengan baik daya saing kita pada era MEA yang tidak akan lama lagi. “jangan sampai kita hanya menjadi objek di negeri kita sendiri” ungkap Erlangga, salah seorang peserta yang ikut dalam diskusi dalam forum.

Menanggapi hal ini Putut Maharyudi, Kepala Bidang Regulasi dan Perizinan Ditjen Bina Konstruksi Kemen PUPR mengatakan bahwa semua masukan ini akan ditampung dan dicatat., dan pemerintah pun akan memberikan masukan terhadap pasal-pasal yang dinilai masih lemah, “Kita mengharapkan ke depan undang-undang Jasa Konstruksi ini akan lebih baik” ungkapnya. (nit/puskom publik pupr/lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini