Ads


» » » Plt. Dirjen Cipta Karya Minta Jajarannya Tidak Hanya Andalkan APBN Untuk Target 100-0-100

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam S. Ernawi meminta jajarannya agar dalam memenuhi target 100-0-100 (100 % akses air minum, 0 % kawasan kumuh dan 100 % layanan sanitasi) tidak hanya mengandalkan pendanaan APBN, tetapi juga hendaknya melibatkan sektor swasta untuk penuhi target RPJMN tersebut.

“Kalau hanya mengandalkan APBN saja tentu tidak bisa (tercapai), jadi harus ada dukungan diluar APBN, kalau dihitung  APBN hanya meliputi 15% dari dana yang dibutuhkan, ini masih kecil sekali karena masih ada 85% yang harus dibayarkan,”tutur Imam dalam Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Progra, TA 2014 dan Percepatan Pelaksanaan Program TA 2015 Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Imam menambahkan, selain APBN, tentu masih ada sumber pendanaan dari APBD, BUMD, masyarakat dan swasta yang saat ini masih diperlukan protocol yang jelas, dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak.

“Caranya gimana? Caranya bersama Dinas-dinas,Gubernur dan Walikota harus memiliki sistem monitoring yang baik, tentang kinerja di wilayah masing-masing yang tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD,”tambah Imam.
 
Diketahui bahwa capaian pelaksanaan program TA. 2014 untuk akses air minum adalah 70 persen, luasan kawasan kumuh perkotaan 10 persen, dan capaian akses sanitasi aman 61,04 persen.

Tahun 2015, Alokasi untuk Ditjen Cipta Karya adalah Rp 19,31 triliun, dengan perincian untuk pelayanan akses air minum sebanyak Rp 6,14 triliun dengan target penambahan pelayanan untuk 9,04 juta jiwa.

Untuk kawasan kumuh perkotaan sebesar Rp 4,34 triliun dengan target tertangani  seluas 2.561 hektar; penataan bangunan, kota hijau dan kebun raya serta perda bangunan gedung Rp 1,20 triliun yang salah satu targetnya adalah pembangunan ruang terbuka hijau seluas 254 hektar; penanangana kawasan permukiman perdesaan Rp 0,63 triliun dengan penanganan 250 kawasan.

Selanjutnya adalah untuk akses sanitasi sebanyak Rp 1,66 triliun dengan target penambahan pelayanan untuk 7,2 juta jiwa; layanan persampahan sebanyal Rp 0,84 trilin untuk menambah layanan sebanyak 529.800 KK; penanganan 9 kawasan perbatasan sebanyak Rp 0,7 triliun; pemberdayaan di 11.073 keluarga, pembangunan infrastruktur desa (PPIP) di 4.450 desa, SPAM di 1.449 desa, sanimas di 885 kawasan dengan total anggaran Rp 3,02 triliun; selain itu untuk dukungan manajemen sebesar Rp 1,09 triliun untuk 5 NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria) bidang air minum, 3 NSPK bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman,dan 10 NSPK bidang Penataan Bangunan.(nrm/puskom publik pupr/lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini