Ads


» » » Kepala Badan POM akan Ambil Tindakan Hukum Bagi yang Masih Edarkan Obat Buvanest Spinal

Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek didampingi Dirjen BUK dan Kepala Badan POM Roy Sparingga sedang memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin pagi (23/3/2015) terkait hasil investigasi buvanest spinal. (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan, akan mengambil tindakan hukum bagi pihak yang masih mengedarkan obat Buvanest Spinal 0,5 persen Heavy.

Penegasan ini menyusul adanya laporan masih beredarnya obat anastesi yang menewaskan dua pasien Rumah Sakit (RS) Siloam, Tangerang, itu.

 "Laporkan kepada kami. Di apotek mana, biar semua jelas. Kalau memang itu benar, kami akan lakukan tindakan hukum," ujar Kepala BPOM Roy Sparingga, kepada wartawan di Jakarta,  Senin (23/3/2015), seperti dikutip dari Republika Online, Selasa malam (24/3/2015)..

Menurut Roy, BPOM adalah lembaga yang berwenang menyetop izin edar obat tertentu. Dengan begitu, jika masih ada peredaran Buvanest Spinal, itu adalah tindakan melawan hukum.

BPOM sendiri telah menjatuhkan sanksi kepada PT Kalbe Farma selaku produsen Buvanest Spinal, yakni penghentian sementara kegiatan, penyegelan, sampai pembatalan nomor izin edar.

Untuk sementara, kata Roy, penyegelan pabrik tempat Buvanest Spinal diproduksi sampai batas waktu yang belum ditentukan. "Itu production line 6 kita segel. Peralatan, ruangan, serta seluruh produknya yang masih ada di pabrik tersebut," kata Roy.

Roy melanjutkan, BPOM juga memerintahkan PT Kalbe Farma utk menghentikan distribusi produk yang dihasilkan dari line 6, khususnya produk yang belum beredar dan masih di dalam pabrik. PT Kalbe Farma juga diwajibkan menarik produk-produk berlabel Buvanest Spinal yang sudah beredar, baik di apotek, rumah sakit, maupun klinik seluruh Indonesia. "Memang fokus kita Buvanest. Badan POM melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan penghilangan potensi risiko dari produk yang sudah beredar," ujar Roy menjelaskan.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek, kemarin, menggelar keterangan pers terkait kasus ini. Menurut Nila, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak memberikan sanksi kepada RS Siloam. Alasannya, pihak RS Siloam dinilai sudah memiliki dan mematuhi aturan standar (SOP) penanganan obat dan pasien. "Berdasarkan wawancara dan pemeriksaan dokumen di RS Siloam yang melibatkan para dokter, tenaga kefarmasian, staf rumah sakit, dan organisasi profesi, sejauh ini tidak dijumpai penyimpangan standar profesi," kata Nila.

Kemenkes, lanjut Nila, hanya memberikan surat teguran kepada RS Siloam. Teguran ini terkait dengan kurang lekasnya pihak RS Siloam melaporkan peristiwa meninggalnya dua orang pasiennya akibat salah diberi obat. Semestinya, kata Nila, RS Siloam bisa lebih cepat berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Tangerang. "Kami juga mengingatkan dengan membuat edaran ke seluruh RS melalui dinas kesehatan provinsi agar melapor bila kiranya mengalami kejadian serupa," kata Nila.

Adapun soal obat anastesi Buvanest Spinal, Kemenkes membentuk Tim Kasus Sentinel Khusus (KSS) pada 18 Februari 2015. Nila menjelaskan, berdasarkan wawancara dan kunjungan tim KSS ke pabrik Kalbe Farma dan distributor PT Kalbe Farma, diperoleh pengakuan bahwa memang ada kekeliruan antara isi ampul dan label Buvanest Spinal. "Dalam uji laboratorium, isinya (sampel obat berlabel Buvanest Spinal) adalah asam traneksamat 5 mL," katanya.(lasman simanjuntak)


eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini