Ads


» » » Pembentukan Dua Tim Pasca Pembatalan UU SDA

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Dalam Raker Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Selasa (31/3/2015) Komisi V meminta pemerintah  untuk segera melakukan kajian komprehensif berkenaan dengan pemberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974.  Serta, menyesuaikan peraturan pelaksanaannya. Komisi V juga sepakat untuk bersama-sama dengan pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai sumber daya air.

Dalam raker tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR akan membentuk dua tim. Tim Satu bertugas mempersiapkan  Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri dengan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan peraturan perundang-undangan turunannya  serta memperhatikan 6 (enam) prinsip dasar batasan pengelolaan SDA dan kondisi kekinian; Tim Dua bertugas mempersiapkan Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974.

Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyampaikan bahwa, terkait dengan pemberlakuan kembali UU N0. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dalam hal konservasi sumber daya air, KLHK dapat mengambil beberapa poin yakni Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 13.

Pada Pasal 6 menyatakan bahwa Tindakan penyelamatan   dari potensi bencana   yang belum dieksplorasi hingga saat ini, misalnya lubang-lubang di sekitar  kanal primer,  rawa mengering,  hilangnya biodiversity, dll.  Pasal 10  ayat (1) butir c, menyatakan bahwa  Pembinaan pengairan  oleh pemerintah,  antara lain dengan melakukan pencegahan terhadap terjadinya  pengoroan air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya. Pasal 13  ayat (1) menyatakan bahwa  Air, sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi, diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya,dsb.

Terkait dengan kawasan hutan dan irigasi, Menteri PUPR menjelaskan bahwa dalam pembangunan infrastruktur SDA Tahun 2015-2019, lahan yang dibutuhkan sebagian berada di dalam kawasan hutan. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan Kementerian LHK. Lahan yang sebagian besar berada dalam kawasan hutan yakni pembangunan 16 Bendungan On Going memerlukan lahan seluas 2.412 Ha, pembangunan 13 Bendungan 2015 memerlukan lahan seluas 1.437  Ha, pembangunan 36 Bendungan 2016 – 2019 memerlukan lahan seluas 10.087 Ha, dan pembangunan Irigasi 2015-2019 memerlukan lahan seluas 110.570,54 Ha.

Adapun permasalahan proses ijin penggunaan kawasan hutan yakni Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan (IPPKH), Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), lahan pengganti harus memenuhi kriteria sehingga memakan waktu yang lama, serta pelaksanaan konstruksi baru dapat dimulai setelah IPPKH keluar atau TMKH sudah dilaksanakan. Untuk itu, diharapkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum agar mendapat dispensasi. Dispensasi dapat berupa dimulainya pelaksanaan konstruksi bersamaan/paralel  dengan proses izin penggunaan kawasan hutan yang sedang berjalan. Kemudian, proses penyediaan lahan pengganti kawasan hutan sebaiknya dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan penyediaan anggaran dilakukan oleh Kementerian yang mengusulkan. (ind/puskom publik pupr/lasman)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini