Ads


» » » Kementerian PUPR Serahkan Aset ke 31 Kabupaten/Kota Bernilai Total Rp 80,19 Miliar


Jakarta,BeritaRayaOnline,Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menghibahkan aset Barang Milik Negara (BMN) bidang infrastruktur permukiman kepada pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut terdiri dari sektor Pengembangan Air Minum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Pengembangan Permukiman, dan sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan. Aset tersebut dibangun pada tahun 2008-2013 dengan nilai total Rp 80,19 miliar.

“Dengan diserahkannya aset BMN ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan akan lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaannya,” ungkap Plt. Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono saat memberi sambutan pada Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, di Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Di sektor Pengembangan Air Minum aset yang diserahterimakan senilai Rp6,4 miliar antara lain kepada Pemerintah Kabupaten Bintan berupa jaringan pipa distribusi, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa Jaringan pipa, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur berupa jaringan induk distribusi air minum.

Di sektor PPLP, aset senilai Rp34,7 miliar dihibahkan kepada 15 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Maluku, dan Jawa Barat. Aset berupa crawler tractor, truck sampah, bulldozer, wheel excavator, instalasi pengolahan sampah organik, dan saluran drainase.
“Aset bidang PPLP tersebut dapat meningkatkan kinerja proses pengoperasian TPA Sampah menjadi proses lahan urug terkendali atau lahan urug saniter,” ujar Plt. Dirjen Cipta Karya, Imam S. Ernawi.

Di sektor Pengembangan Permukiman, Kementerian PUPR juga menghibahkan 11 aset berupa jalan desa kepada Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Luwu, dan Pemerintah Kabupaten Maros. Infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan menciptakan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar perdesaan.

Di sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kementerian PUPR menghibahkan aset kepada 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Papua. Aset yang dihibahkan berupa Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan, PSD Tradisional Bersejarah, dan Penataan Ruang Terbuka Hijau.
“Sasaran dari kegiatan ini adalah mengembalikan fungsi kawasan yang telah mengalami degradasi sehingga dapat meningkat nilai tambah kawasan permukimannnya dan menjadi bagian penting dalam pengembangan kota secara keseluruhan,” ujar Imam.
Imam S. Ernawi meminta dengan dihibahkannya BMN Kementerian PUPR ini, maka pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban untuk, pertama, mencatat BMN tersebut sebagai aset Barang Milik Daerah (BMD) pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Kedua, memperbaiki, memelihara dan mengoperasikan, termasuk melakukan perawatan dengan biaya dari APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota. “Hendaklah kita bersama-sama menjaga dan memelihara aset negara yang telah dibangun demi kebaikan dan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat,” pinta Imam.(puskom publik pupr/lasman)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini