Ads


» » » Delegasi Irak Pelajari Penerapan Desentralisasi di Kementerian PUPR

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hari ini menerima delegasi Irak di kantornya  Selasa(3/3/2015).

Tujuan delegasi tersebut adalah untuk mempelajari penerapan desentralisasi di Kementerian PUPR khususnya dalam pembagian tugasnya antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Mereka kesini belajar tentang desentralisasi, bagaimana Kementerian PUPR setelah desentralisasi, karena mereka sedang merencanakan desentralisasi, tapi banyak kekhawatiran mengenai pelaksanaannya, intinya mereka datang kesini untuk melakukan studi banding,”tutur Menteri PUPR saat ditemui setelah pertemuan tersebut.


Basuki mencontohkan pada delegasi tersebut di Kementerian PUPR dibagi menjadi tiga kewenangan khususnya untuk jalan yang terbagi menjadi Jalan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk irigasi juga dibagi menurut luasan areal irigasinya yakni diatas 3000 hektar merupakan kewenangan pemerintah pusat (Kementerian PUPR), 1000-3000 hektar kewenangan pemerintah provinsi dan dibawah 1000 hektar kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Saat ditanya mengenai kondisi pembangunan setelah desentralisasi, Basuki menjawab bahwa untuk kewenangan pusat/nasional kondisinya lebih baik, namun untuk infrastruktur yang dikelola kabupaten/kota cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi finansial yang memang tidak mencukupi dan juga sumber daya manusianya.

Saat menemui delegasi yang dipimpin oleh Chief Party of GSP Irak, Menteri PUPR didampingi oleh Plt Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto, Plt Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi, Kepala Balitbang Waskito Pandu, Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Eko Subekti, dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Hari Suprayogi. (nrm/puskom publik pupr/lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini