Ads


» » » Peningkatan Alokasi Belanja Infrastruktur Menuntut Penyedia Jakon Ikut Berperan Aktif



Jakarta,BeritaRayaOnline,-Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto W. Husaini Kamis (22/01/2015) berbicara di depan wartawan mengenai Kesiapan Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan Pembangunan Infrastruktur tahun 2015-2019.

Dalam kesempatan tersebut Hediyanto menyampaikan bahwa sektor konstruksi memegang peranan penting dalam perekonomian bangsa. Dengan pertumbuhannya mencapai rata-rata 7 % per tahun, sektor konstruksi menyumbangkan hingga 10 % PDB Nasional.

“Karena itu tidak heran Pemerintah memprioritaskan pembangunan Infrastruktur bersama dengan pembangunan Perumahan, pertambangan, dan energi. Sebab adanya kebutuhan mendesak mengingat perkiraan pertambahan populasi kelas menengah, yang dengan demikian menjadikan pasar konstruksi Indonesia nomer 1 di lingkup ASEAN”, ujar Hediyanto.

Bahkan sebagaimana disampaikan Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu, Indonesia pada tahun 2015 akan memulai banyak pembangunan infrastruktur. Beberapa diantaranya antara lain jalan baru 2.350 Km, Jalan tol 1.000 Km, Pemeliharaan jalan 46.770 Km, Pembangunan/Peningkatan jaringan Irigasi seluas 37 ribu Hektar, Pembangunan (lanjutan) 21 waduk, hingga 9 waduk baru.

Dengan demikian, otomatis alokasi belanja infrastruktur akan meningkat hampir 2 kali lipat. Hal ini menuntut para penyedia jasa konstruksi Indonesia untuk berperan aktif. Sebab ketika Indonesia akan banyak membangun infrastruktur, yang menjadi pertanyaan penting adalah, bagaimana kesanggupan para penyedia jasa (konsultan/kontraktor) Indonesia dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur tersebut. Terutama dengan adanya keterbukaan pasar di lingkup ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 nanti.

Oleh karena itu pembinaan konstruksi mutlak diperlukan untuk mensinergikan kekuatan Nasional demi mempertahankan pasar nasional, dan bahkan merebut pasar konstruksi regional. Beberapa komponen yang diperlukan untuk mendukung pembangunan Infrastruktur melalui pembinaan konstruksi antara lain : kesiapan badan usaha konstruksi Nasional, SDM konstruksi yang handal, kesiapan sumber daya manusia konstruksi Nasional dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA), serta ketersediaan Material Peralatan Konstruksi (MPK).

Meski demikian, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Untuk Badan Usaha Konstruksi Nasional masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti : jumlah kontraktor berkualifikasi besar dan berkualitas masih sedikit, jumlah kontraktor kontraktor generalis masih lebih besar dibanding yang spesialis, aksesibilitas dan dukungan usaha seperti permodalan dan penjaminan bagi usaha jasa konstruksi yang masih belum optimal, dan sebagainya.

Sedangkan permasalahan pada SDM Konstruksi antara lain masih sedikitnya jumlah tenaga ahli utama dibandingkan dengan tenaga ahli muda, demikian juga  kebutuhan tenaga terampil kompeten yang bersertifikat pun belum memenuhi kebutuhan pembangunan. Untuk itulah Kementerian PU-PR mendorong upaya kerjasama pelatihan dan sertifikasi yang bekerjasama dengan BUJK/Diklat peduli kompetensi.

Dalam hal keikutsertaan pada ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA), hingga saat ini telah 53 orang Arsitek terdaftar dalam Asean Architect (AA) dan 290 Insinyur terdaftar dalam ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE).

 “Kita akan terus berupaya menambah jumlah insinyur dan arsitek untuk mendapatkan sertifikat profesi yang diakui ASEAN”, terang Hediyanto.

Langkah untuk mewujudkannya antara lain dengan mengembangkan standar kompetensi yang diakui secara Internasional, sosialisasi MRA yang bertujuan untuk merekrut Insinyur dan Arsitek di Indonesia untuk mendaftar dan memperoleh lisensi sebagai ACPE dan AA.

Sedangkan terkait pemenuhan kebutuhan Material dan Peralatan Konstruksi (MPK), Pemerintah akan terus memantau ketersediaannya di pasar seperti Aspal, Semen, Baja, dan Alat Berat. Khusus untuk aspal, saat ini sedang didorong penggunaan aspal Buton sebagai substitusi aspal hingga sebesar ± 132.592.053 ton, yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan aspal impor.

Dan terkait pemenuhan kebutuhan alat berat yang diprediksi meningkat tajam seiring peningkatan pembangunan Infrastruktur, Pemerintah bekerjasama dengan asosiasi dan penyedia alat berat akan terus berkoordinasi untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu saat ini sedang diupayakan suatu sistem informasi yang menyediakan data dan informasi kebutuhan dan ketersediaan teknologi, material, dan peralatan. (Datinfo BP Konstruksi/Puskom Kementerian PUPR/Lasman Simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini