Ads


» » » Succes Strory Direktorat Perbibitan Ternak , Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian



Oleh  : Ir.Abu Bakar SE, MM
Direktur Perbibitan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

1Penetapan dan Pelepasan Rumpun / Galur Ternak
Keanekaragaman SDG Hewan merupakan aset yang besar dan memiliki nilai yang tinggi bagi negara Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak diamanahkan bahwa SDG Hewan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga perlu dilakukan pengaturan khusus tentang SDG Hewan.SDG Hewan adalah hewan peliharaan, hewan kesayangan dan hewan laboratorium, termasuk material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat menciptakan bangsa/rumpun atau strain/galur baru.
Pengaturan SDG Hewan bertujuan untuk menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan serta mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG Hewan. Pengaturan tersebut meliputi: (a) pengelolaan SDG Hewan secara nasional; (b) perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional serta hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pemanfaatan SDG Hewan; (c) tata cara kerja sama pengelolaan SDG Hewan dalam rangka alih teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (d) pemantauan dan pengawasan implementasi pengelolaan SDG Hewan; (e) pendanaan untuk pengelolaan SDG Hewan; (f) perjanjian pemanfaatan SDG Hewan yang bersifat internasional.
Untuk mencegah kepunahan dan terjadinya kemungkinan pengambilan secara ilegal SDG Hewan, Kementerian Pertanian telah menerbitkan: (a) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Ternak dan Perbibitan Ternak; (b) Permentan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur ternak; (c) Permentan Nomor 19 tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu, Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan,dan saat ini sedang disusun Rancangan Permentan tentang Pelestarian SDG Hewan yang merupakan revisi dari Permentan Nomor 35 Tahun 2006. Regulasi tersebut antara lain memberikan pengakuan untuk rumpun atau galur ternak dalam bentuk penetapan atau pelepasan rumpun atau galur ternak dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian SDG Hewan.
Penetapan rumpun atau galur telah dilakukan sejak tahun 2010 sebanyak 2 rumpun dan 1 galur, yaitu sapi bali dan sapi madura, serta kambing kaligesing. Pada tahun 2011 sebanyak 17 rumpun, yaitu sapi aceh, sapi pesisir, sapi sumbawa, kerbau sumbawa, kerbau moa, kambing lakor, domba kisar, domba garut, domba wonosobo, domba batur, kuda sumbawa, ayam pelung, ayam kokok balenggek, ayam gaga, itik alabio, itik tegal, dan itik pitalah. Untuk tahun 2012 sebanyak 15 rumpun ternak, yaitu itik talang benih, sapi peranakan ongole, sapi jabres, kerbau toraya, kerbau kalimantan selatan,kambing kacang, domba sapudi, ayam merawang, ayam kedu, itik kerinci, itik mojosari, itik bayang, , rusa sambar, kerbau Kalimantan Timur dan ayam nunukan. tahun 2013sebanyak 8 rumpun ternak, yaitu kerbau Pampangan, Domba Palu,kambing Gembrong, kambing peranakan etawah, itik magelang, itik pegagang, itik rambon,dan ayam sentul. 
Dan sampai saat ini di tahun 2014sebanyak 8 rumpun ternak, yaitu kerbau simelue,kambing marica, anjing kintamani, itik turi, itik cihateup, sapi donggala,sapi sumba ongole dan kuda sandel. Sedangkan untuk pelepasan artinya dilakukan kegiatan pemuliaan melalui kegiatan riset terdapat 2 rumpun yang telah dilepas yaitu kuda KPI (tahun 2013) dan ayam KUB (tahun 2014). Dalam masa mendatang, tampaknya Indonesia harus lebih giat lagi mengidentifikasi dan menetapkan SDG Hewan yang dimiliki, karenabelum seluruh daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki kesadaran untuk mengidentifikasi dan mengajukan penetapan SDG Hewan yang sebaran aslinya berasal dari wilayahnya.
Berikut diantara gambar-gambar SDG Hewan asli dan lokal Indonesia:













 




















































  2.Swasembada Semen dan Swasembada Pejantan Unggul
Dalam penerapan teknologi perbibitan yang telah berkembangan di masyarakat saat adalah Inseminasi Buatan dan embrio transfer. Dalam dua dekade terakhir ini teknologi IB diangkat menjadi program nasional karena perkembangannya yang sangat pesat, Bahkan dalam Blue Print Program Swasembada Daging Sapi 2014 teknologi IB  telah ditetapkan sebagai salah satu program aksi dengan target yang cukup tinggi. sedangkan beberapa tahun terakhir kegiatan Embrio transfer juga sudah mulai dilaksanakan dengan menghasilkan bibit unggul di masyarakat atau sebagai alat untuk menghasilkan pedet dengan kelahiran ganda.
Dari hasil sensus ternak 2013 tersebut diketahui jumlah sapi potong dan sapi perah betina dewasa berjumlah 9.625.197ekor dengan jumlah akseptor diperkirakan sebanyak 2.649.069ekor yang 70% adalah ternak lokal (sapi bali, sapi peranakan ongole dan sapi madura). Dari jumlah akseptor tersebut jumlah pejantan yang diperlukan sebanyak 402 ekor. Saat ini jumlah pejantan yang berada di BIB Nasional dan BIB Daerah sudah sebanyak 531 ekor, yang berarti sudah terjadi kelebihan pejantan, namun pejantan tersebut ternyata masih didominasi oleh pejantan eksotik bukan pejantan lokal. Akan tetapi pada saat yang bersamaan BIB Nasional dan BIB Daerah masih melakukan impor sapi pejantan dalam rangka produksi semen beku yang saat ini mencapai sekitar 6.800.000 dosis. Hampir 94% dari jumlah tersebut diproduksi oleh BIB Nasional (BBIB Singosari dan BIB Lembang) dan 6% diproduksi oleh BIB Daerah (BIB Lampung, BIB Sumatera Barat, BIB Sumatera Utara, BIB Jawa Tengah, BIB Bali, BIB Sulawesi Tenggara dan BIB Sulawesi Utara). Meihat produksi semen beku dari tahun ketahun selalu melebihi dari pada distribusi (Tabel1.) makapada tahun 2012 Indonesia telah dicanangkan swasembada semen beku. Disamping memenuhi kebutuhan dalam negeri B/BIB Nasional telah mampu memenuhi pangsa Internasional diantaranya Myanmar,Kamboja, Afghanistan,Kyrgyztan, Kazakhstan dan Malaysia.
Tabel 1. Produksi dan Dsitribusi semen beku B/BIB Nasional
No
UPT
Uraian

2010
2011
2012
2013
1
BBIB Singosari
Produksi
2.988.884
2.788.088
 2.526.568
      3.017.063


Distribusi
2.788.555
2.071.636
 2.290.842
      1.256.893
2
BIB Lembang
Produksi
2.038.442
2.600.700
 2.453.281
      2.182.541


Distribusi
    1.892.810
  1.602.233
 1.540.888
      1.455.468

Total 2 bib
Produksi
    5.027.326
  5.388.788
 4.979.849
      5.199.604


Distribusi
    4.681.365
  3.673.869
 3.831.730
      2.712.361
Sumber : Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Apabila melihat dari ketersedian pejantan seperti pada Tabel 2.  Maka dapat diprediksi terhadap produksi yang dihasilkan.Dapat dijelaskan apabila satu pejantan menghasilkan rata-rata 20.0000 dosis per tahun, dan tingkat replacement pejantan adalah 20% per tahun, maka dapat diprediksi bahwa BIB memerlukan impor pejantan minimal sebanyak 35 ekor per tahun. Impor pejantan unggul ini banyak menghasilkan sapi-sapi persilangan sebagai akibat dari permintaan pasar tetapi di lain pihak akan menyebabkan ketergantungan.
Tabel 2. Ketersediaan Pejantan Unggul di BIB Nasional dan BIBD
No.
Rumpun
Balai
Jumlah


BBIB Singosari
BIB Lembang
BIBD
1
FH
39
17
6
62
2
Bali
21
0
63
84
3
Madura
13
2
1
16
4
Ongole
5
10
21
36
5
Aceh
0
5
5
10
6
Brahman
9
15
16
40

Jumlah Lokal
87
49
112
248
7
Brangus
0
0
3
3
8
Angus
11
6
2
19
9
Simmental
43
63
51
157
10
Limousin
54
61
23
138

Jumlah Eksotik
108
130
79
317
Jumlah Total
195
179
191
565

Dilain pihak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki UPT dibidang pembibitan sapi yaitu BET Cipelang, BBPTU-HPT Sapi Perah Baturraden, BPTU-HPT Sapi Potong Padang Mangatas, BPTU-HPT Sapi Dwiguna Sembawa, BPTU-HPT Sapi Bali Pulukan dan BPTU-HPT Sapi Aceh Indrapuri. Dari tabel 3. Dapat dijelaskan bahwa UPT tersebut mempunyai tugas dan fungsi menghasilkan ternak bibit baik jantan dan betina. Oleh karena itu berpotensi untuk menggantikan pejantan impor dengan menghasilkan pejantan unggul dari UPT tersebut. Sinkronisasi dan sinergisitas UPT merupakan langkah strategis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mampu keluar dari ketergantungan terhadap impor  pejantan unggul dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk BIB Nasional dan Daerah. Ketersediaan pejantan unggul tersebut dapat terjamin secara kontinu apabila diketahui kebutuhan setiap tahunnya meliputi  kekurangan/kelebihan jumlah pejantan unggul; strategi dan program penyediaan pejantan unggul; dan langkah-langkah operasional penyediaan pejantan unggul yang telah tertuang dalam Road Map Swasembada pejantan tahun 2013. Oleh karena itu melalui peran serta steakholder perbibitan pada tahun 2013 Indonesia sudah swasembada pejantan.
Tabel 3. Calon Pejantan Unggul di UPT PERBIBITAN
UPT Perbibitan
Komoditas
Jumlah Calon Pejantan Unggul (ekor)
BPTU-HPT Inderapuri
Sapi Aceh
71
BPTU Siborong-borong
Kerbau Rawa
15

Kerbau Sungai
5
BPTU Padang-Mangatas
Simmental
35

Limousin
4
BPTUHPT Denpasar
Sapi Bali
45
BBPTUHPT Baturraden
Sapi Perah
30
BET

30
BPTUHPT Sembawa
Brahman
30
Total

265

  3.PENGUATAN PEMBIBITAN SAPI POTONG TERNAK ASLI/LOKAL DI  3 PULAU DAN 6 KABUPATENTERPILIH
Peningkatan produktivitas sapi akan bersifat permanen apabila diawali dengan pemanfaatan sapi yang mempunyai keunggulan genetik (kualifikasi bibit) sesuai sifat yang diinginkan dan pemberian lingkungan yang sesuai. Oleh karena itu diperlukan program pembibitan dengan memanfaatkan SDG sapi asli/lokal yang sudah ada. Untuk tujuan tersebut pembibitan yang dilaksanakan adalah pembibitan dalam satu rumpun atau dikenal sebagai pembibitan ternak murni.
Indonesia sebagai negara kepulauan berpotensi untuk melaksanakan pemurnian dan pembibitan rumpun sapi asli/lokal. Pembibitan ternak murni akan lebih efektif apabila dilaksanakan di salah satu pulau di daerah sebaran asli geografis rumpun sapi tersebut. Pilihan wilayah pulau, terkait kemudahan pengontrolan/pencegahan  masuknya rumpun/ galur lain yang dapat mencampuri genotipe yang sedang dibibitkan. Sedangkan pemilihan sebaran asli geografis menurut rumpun sapi adalah dengan memanfaatkan fanatisme masyarakat setempat untuk keberlanjutan program.
Berdasarkan pertimbangan aspek kebijakan, ketersediaan sumber daya, sosial-ekonomi dan teknis, Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten pada tahun 2013 telah mengalokasikan kegiatan ini untuk pemurnian dan pembibitan sapi  di lokasi :
ž  Pulo Raya, wilayah Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh untuk sapi Aceh;
ž  Pulau Sapudi, wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur untuk sapi Madura; 
ž  Pulau Nusa Penida, wilayah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali untuk sapi Bali;
Selain itu terkait dengan pembibitan sapi potong pada beberapa Kabupaten padat sapi potong rumpun tertentu dengan melibatkan kelompok peternak untuk melakukan pembibitan maka pada tahun 2013 Pemerintah telah mengalokasikan kegiatan pembibitan sapi potong pada (lima) kabupaten berdasarkan rumpun yakni rumpun : a. sapi Bali di : (1) Kabupaten Siak, Provinsi Riau; (2) Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan; (3) Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan; b. rumpun sapi PO di (4) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; dan (5) Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai kelanjutan dari program tahun sebelumnya maka pada tahun 2014 dialokasikan kegiatan Penguatan Pembibitan Sapi Potong di Kabupaten Terpilih, menjadi 6 kabupaten (penambahan lokasi Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat).
Tujuan dari kegiatan pembibitan sapi potong ini adalah
1.    Memfasilitasi sarana perbibitan. 
2.    Meningkatkan pengetahuan/keterampilan (kompetensi) SDM pembibit.
3.    Membentuk dan menguatkan kelompok peternak sebagai kelompok pembibit.
4.    Menumbuhkan dan menstimulasi peternak secara individu maupun kelompok peternak dalam menerapkan pemurnian dan prinsip-prinsip pembibitan.
5.    Menjadikan  dan mengelola Pulo Raya, Pulau Sapudi, Pulau Nusa Penida, Kabupaten Pasaman Barat, Siak, Lampung Selatan, Kebumen, Batola,dan Barru  sebagai wilayah sumber bibit.

   4.Lembaga Sertifikasi Produksi (LS Pro)
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRo) Benih dan Bibit Ternak merupakan lembaga yang memiliki tugas melaksanakan sertifikasi produk benih dan bibit ternak bagi pemohon yang sistem manajemen mutunya sesuai ISO 9001:2008, acuan produksinya sesuai dengan pedoman pembibitan yang baik, dan produk (benih/bibit) yang dihasilkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
LSPro Benih dan Bibit Ternak Direktorat Jenderal Peter­nakan dan Kesehatan Hewan, melayani jasa sertifikasi benih dan bibit ternak sesuai standar, secara mandiri, tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan, dan menjamin hasil sertifikasi, dengan didukung oleh personel yang berkompeten dan profesional sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan.
Sampai dengan akhir tahun 2013, LSPro Benih dan Bibit Ternak telah mengeluarkan sertifikat untuk:
1. Semen Beku BIB Lembang dari 36 pejantan (720.000 straw)
2. Bibit sapi Bali dari BPTU-HPT Denpasar (73 ekor), dan
3. Bibit Sapi Perah dari BBPTU-HPT Baturraden (47 ekor).
Sehingga, total sertifikat KESESUAIAN SNI yang telah dikeluarkan sebanyak 120 buah sertifikat untuk Bibit dan 720.000 dosis semen beku.
   5.Uji Zuriat
Tujuan uji zuriat menghasilkan bibit pejantan unggul yang cocok dengan kondisi agroklimat di Indonesia, sekaligus upaya mengurangi ketergantungan pada pejantan unggul impor dalam pelaksanaannya diperlukan waktu selam 7 tahun
Tahun 2011 kita telah memiliki 4 ekor pejantan unggul sapi FH hasil uji zuriat yaitu Farrel, Filmore, Bullionary dan Formery. Dan tahun 2012 akan mendapatkan pejantan unggul sapi perah Indonesia sebanyak 4 ekor yaitu Fokker, Flaunt, Florean dan Hostormsy. Direncanakan sesuai program tahun 2015 akan di Launching kembali sebanyak 8 ekor. Kegiatan ini akan selalu dilakukan dalam upaya untuk replecement proven bull sapi perah.
Pejantan unggul ini telah dimanfaatkan oleh BBIB Singosari dan BIB Lembang untuk memproduksi semen beku dalam rangka meningkatkan mutu genetik sapi perah Indonesia yang adaptif dengan kondisi lingkungan

  6.PerwilayahanSumber Bibit
Ketersediaan bibit ternak yang berkualitas dan berkelanjutan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bibit nasional. Untuk itu, agar pembibitan ternak lebih terfokus diperlukan wilayah sumber bibit yang memenuhi kriteria jenis/spesies dan rumpun ternak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kriterianya adalah :
1.    Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai sumber bibit harus telah dilakukan surveilans terhadap penyakit hewan menular strategis sesuai jenis dan rumpun ternak.
2.    Kriteria meliputi jenis dan rumpun ternak yang berkembang biak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi,  budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.    Wilayah sumber bibit dapat berupa sebagian atau seluruh wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi atau pulau, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan rumpun ternaknya.
Sampai saat ini yang telah ditetapkan menjadi wilayah sumber bibit adalah sapi Bali di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan dan Itik Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sampai bulan Juni 2014 yang telah mengajukan menjadi wilayah sumber bibit ternak lokal/asli Indonesia sebanyak 18 daerah dan saat ini masih dalam proses penilaian.
  7.Standar Nasional Indonesia (SNI) Ternak di Indonesia
SNI ternak di Indonesia adalah suatu standar yang berisi tentang ukuran kualitatif maupun kuantitatif  dari suatu ternak yang digunakan sebagai acuan Nasional dan Internasional. SNI merupakan standar yang telah ditetapkan Badan Standarisasi Nasional. Tujuan diterapkannya SNI adalah untuk meningkatkan daya saing suatu produk, karena kualitas produk tersebut lebih terjamin, keamanan suatu produk, yaitu membatasi risiko dan menyesuaikan dengan aturan yang ada, mengurangi ketidakpastian, akses ke pasar global
Sampai saat ini telah dihasilkan SNI untuk ternak di Indonesia sebanyak 29 SNI.

D8.Swasembada daging dan telur Unggas
Produk perunggasan di Indonesia merupakan komoditas strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Industri ini berkontribusi sekitar 60% dalam penyediaan pangan hewani asal ternak yang mudah dijangkau sehinggadaging unggas telah mampu mendukung ketahanan pangan hewani, dapat diakses dan terjangkau masyarakat nasional.
Industri perunggasan telah membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan produk pangan hewani berupa daging ayam dan telur yang sangat terjangkau bagi penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa industri perunggasan telah memposisikan diri sebagai komponen penguatan ketahanan pangan sumber protein hewani bagi masyarakat Indonesia.Apabila melihat dari peran kontibusi produksi daging unggas terhadap produksi daging berbasis hewani di Indonesia maka daging unggas pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 1.664.800 ton/tahun (65,17%) dengan rincian berasal dari ayam ras 1.400.000 ton (54,8%) dan ayam lokal 264.800 ton/tahun (10,36%). Sedangkan produksi telur pada tahun 2013 sebesar 1.628.740 ton/tahun dengan rincian produksi telur ayam ras sebesar 1.139.950 ton/tahun (69,99%) dan produksi telur lainnya (telur ayam buras, itik, puyuh dan itik manila) sebesar488.790 ton/ tahun(30,11%).
P9.Kredit Usaha Pembibitan Ternak (KUPS)
Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka mendorong pelaku usaha untuk bergerak di bidang pembibitanadalah melalui skim kredit dengan suku bunga bersubsidi atau Kredit Usaha Pembibitan Sapi  (KUPS). KUPS adalah skim kredit yang digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi potong maupun sapi perah oleh pelaku usaha. Pelaku usaha meliputi perusahaan, koperasi, gabungan kelompok peternak atau kelompok peternak. Kredit mulai realisasi pada bulan Desember 2009.
Guna percepatan penyaluran KUPS, telah diterbitkan addendum PMK No 241/2011 dan Penyempurnaan Permentan Nomor 12/2012 pada tanggal 5 Maret 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS. Pelaku usaha pembibitan yang dapat mengakses KUPS meliputi kelompok/gabungan kelompok peternak, koperasi dan perusahaan. Suku bunga yang dibebankan kepada pelaku usaha tersebut hanya sebesar 5% per tahun dalam jangka waktu kredit paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang (grace periode) paling lama 24 bulan.
Ada 12 bank yang telah berkomitmen melalui Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) dengan Kementerian Keuangan dan siap untuk menyalurkan KUPS. Bank pelaksana tersebut yaitu: BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, BPD Sumut, Bank Nagari Sumatera Barat, BPD Bali, BPD NTB dan BPD Jambi dengan Total PKP sebesar Rp. 4,004 triliun.
Berdasarkan laporan  perbankan realisasi kumulatif KUPS yang tercatat sampai dengan bulan April  2014  telah dimanfaatkan oleh 413 pelaku usaha yang terdiri dari 11 perusahaan dan 17 Koperasi, serta 385 kelompok dengan jumlah realisasi kredit sebanyak Rp. 594,65 miliar untuk penumbuhan ternak sebanyak 46.855 ekor (sapi perah sebanyak 5.793 ekor dan sapi potong sebanyak 41.077 ekor).
10.    Asuransi Ternak
Usaha pembibitan sapi memiliki risiko kegagalan yang disebabkan kematian karena melahirkan, penyakit, kecelakaan, hilang dan bencana alam. Dampak dari kegagalan seperti ini adalah  terkendalanya usaha pengembangbiakan dan berkurangnya produksi sapi. Salah satu upaya mengatasi resiko tersebut adalah melalui “asuransi ternak sapi (ATS)”.
Dalam upaya pelaksanaan ATS tersebut, Bank Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, terus memfasilitasi pembentukan asuransi ternak sapi yang nantinya akan melindungi sapi dari kematian akibat penyakit dan kecelakaan maupun kehilangan sapi.
Asuransi ternak sapi sudah terbentuk dan telah diterbitkan ijin produk ternak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-578/NB.11/2013 tentang pencatatan ijin produk asuransi ternak pada tanggal 27 Februari 2013. Perusahaan asuransi yang yang melaksanakan adalah konsorsium asuransi ternak sapi (KATS) yang dipimpin oleh Perusahaan Asuransi Jasindo dengan anggota yaitu dari Perusahaan Bumida, Asuransi Raya dan Tri Pakarta. Jangka waktu penanggungan tergantung dengan jenis usaha peternakannya demikian juga besaran preminya.
Saat ini yang sudah mengikuti ATS adalah usaha pembibitan sapi dengan premi sebesar 2% pertahun dengan sumber pembiayaan premi swadana dan jangka waktu pertanggungan selama satu tahun. Pelaku usaha tersebut adalah satu perusahaan mulya manunggal farm di Sleman DIY sebanyak 180 ekor, satu koperasi Warga Mulya di Sleman DIY sebanyak 23 ekor, satu kelompok tani dewi andini di boyolali sebanyak 25 ekor dan satu kelompok Fadila di Lima Puluh Kota Padang sebanyak 10 ekor dengan total harga pertanggungan 2,63 milliar rupiah.

11. Pengendalian Betina Produktif melalui Insentif Betina Bunting
Kegiatan Pengendalian Betina produktif melalui insentif ternak bunting sudah dilakukan sejak tahun 2011 sampai sekarang. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan penghargaan dan memotivasi kepada peternak dan kelompok yang telah mampu membuntingkan dan mengembangkan ternak asli/lokalnya  serta terlaksananya identifikasi, inventarisasi dan registrasi sapi/kerbau asli/lokal untuk penerapan prinsip-prinsip perbibitan.
Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut meliputidiutamakan ternak asli/lokal yang dikawinkan dengan rumpun sejenis, buting 5 bulan, setiap peternak hanya memperoleh penguatan maksimal 2 ekor sapi/kerbau betina bunting serta peternak yang menerima dana penguatan harus memelihara pedet sapi/kerbau(tidak dijual pedetnya) minimal umur 6 bulan.
Sampai saat ini kelompok yang telah memperoleh insentif sebanyak 3.721 kelompok dengan jumlah ternak sebanyak 711.580 ekor.






eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini