Ads


» » » Persoalan Lahan Jadi Kendala Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian

Lahan Sawah Pantura : Kawasan Pantura Jawa Barat seperti Subang, Cirebon, dan Indramayu masih terlihat hamparan sawah tadah hujan dan irigasi. Namun, Kementerian Pertanian khawatir suatu saat nanti akan terjadi alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan industri dan permukiman. (Foto  :Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline).

Jakarta, BeritaRayaOnline,-Persoalan lahan masih menjadi kendala dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Karena itu, pemerintah baru hasil Pemilu 2014 diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut ke depan.

"Persoalan lahan masih menjadi kendala peningkatan produksi dan produktivitas pangan akibat tingginya alih fungsi atau konversi areal pertanian untuk nonpertanian," kata Menteri Pertanian, Suswono dalam diskusi dengan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Bogor, Minggu (18/5/2014).

Selain itu, tingkat kepemilikan areal pertanian di tingkat petani masih rendah yakni hanya 0,3 hektare per rumah tangga petani. Nilai itu jauh di bawah petani Thailand yang sudah mencapai 3 hektare per kepala keluarga.

"Oleh karena itu, masalah lahan harus diselesaikan pemerintah ke depan," pintanya.

Suswono menyatakan alih fungsi lahan pertanian per tahun mencapai 100.000 hektare. Sementara itu kemampuan pemerintah mencetak sawah baru hanya mencapai 38.000 hektare.

Menurut Suswono, rendahnya pencetakan sawah baru oleh pemerintah disebabkan sulitnya mencari lahan di Indonesia. Bahkan dari lahan pertanian yang dijanjikan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan seluas 7,2 juta hektare hanya terealisasi 13.000 hektare.

"Kita defisit 60.000 hektare. Katanya, kita punya lahan yang luas tetapi faktanya begitu sulit," ujarnya

Mentan menyatakan salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah menghentikan sementara (moratorium) alih fungsi lahan pertanian. Rencana tersebut, seharusnya diatur langsung oleh pemerintah pusat saat ini, agar seluruh Pemerintah Daerah tidak mudah memberikan izin alih fungsi lahan pertanian.

"Artinya harus ada intervensi dari pusat. Saya setuju untuk sementara kondisi memperihatinkan dengan kondisi lahan defisit 60.000/tahun moratorium adalah salah satu usaha yang bisa diintervensi oleh pusat," jelasnya.

Pihaknya mencatat saat ini ada 52 persen irigasi di Indonesia dalam keadaan rusak dan dibutuhkan dana hingga Rp 21 tiliun untuk memperbaikinya.(dbs/lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini