Ads


» » » Wakil Ketua KPK : Kementerian Kesehatan Miliki Mitra Banyak Dalam Lakukan Pelayanan Langsung ke Masyarakat

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Wakil Ketua KPK Zulkarnaen berharap penandatangani Komitmen Bersama tentang Pengendalian Gratifikasi juga dilakukan kementerian dan lembaga lain yang strategis, sebagai dukungan bagi upaya pemberantasan korupsi.

"Mudah-mudahan ke depan kita sadar gratifikasi harus kita tolak, kita cegah sehingga pelayanan yang dilakukan pemerintah lebih baik," ujar Zulkarnaen, usai menyaksikan penandatangan pakta integritas dunia usaha Kesehatan di Ruang Birawa, Hotel Bidakara,  di  Jakarta, Rabu (02/04/2014).

Ia berharap, kementerian dan lembaga lain yang strategis dapat melakukan hal yang sama sebagai dukungan bagi upaya pemberantasan korupsi.

"Mudah-mudahan ke depan kita sadar gratifikasi harus kita tolak, kita cegah sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa ditingkatkan  serta pelayanan pemerintah lebih baik," ujar Zulkarnaen.

Seperti diketahui sebelumnya, kementerian lain yang telah menandatangani komitmen serupa adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan.

Dianggapnya Kementerian Kesehatan cukup strategis untuk melakukan penandatanganan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

"Kementerian Kesehatan memiliki mitra banyak dalam melakukan pelayanan langsung ke masyarakat," kata Zulkarnaen.

Tak Paham Gratifikasi

Pada tahun 2011, KPK pernah membuat survey soal pemberian gratifikasi atau hadiah. Ternyata dari survey itu, lebih 31 persen responden tidak paham apa yang disebut gratifikasi.

Demikian disampaikan Zulkarnaen wakil ketua KPK saat berpidato dalam acara penandatanganan pakta integritas dunia usaha Kesehatan, Rabu (2/4/2014) di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

"Yang ngak paham gratifikasi itu lebih 31 persen lho respondennya. Itu baru tingkat kepahaman, belum kesadaran. Artinya mereka tidak paham kalau gratifikasi itu masuk kategori korupsi." ujar Zulkarnaen.

Ia menjelaskan, masalah gratifikasi sebenarnya sudah lama diatur dalam Undang-Undang no 31/ tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang artinya,UU ini telah lama ada. Sehingga, masyarakat harusnya telah memahani secara menyeluruh.

Ancaman hukuman gratifikasi sendiri cukup berat, minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Tetapi ada keringanan tidak terkena pasal ini kalau tidak lebih 30 hari kemudian melaporkan ke KPK.

Zulkarnaen meminta kepada masyarakat yang menjadi PNS maupun penyelenggara negara lainnya yang ragu-ragu ketika menerima suatu barang untuk segera melaporkan hal tersebut ke KPK.(dbs/lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini