Ads


» » » Hasanuddin Ibrahim : UU No.13/2010 Tentang Hortikultura Seharusnya Menjadi Pendapat Seluruh Komponen Bangsa

Teks Foto :Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, Hasanuddin Ibrahim sedang menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Selasa sore (8/4/2014) mengenai sikap pemerintah yang akan menghadiri sidang MK  atas yudicial review Undang-Undang Hortikultura pada tanggal 10 April 2014 (Foto  : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta, BeritaRayaOnline,- Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, Hasanuddin Ibrahim mengatakan Undang-Undang Nomer 13 tahun 2010 tentang Hortikultura merupakan inisiatif dari DPR yang harusnya menjadi pendapat seluruh komponen bangsa.

"Salah satu pasal yang menjadi pasal kontroversial terutama bagi PMA yang merupakan perusahaan benih," katanya dalam jumpa pers mengenai  uji materi ( yudicial review)  Undang-Undang Hortikultura, di kantornya di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa sore (8/4/2014).

Dikatakannya lagi, benih hortikultura sayuran biji harus selalu dipahami, misal,  sayuran daun dari segi bisnis menjadi nilai ekonomi yang sangat menarik."Pada tahun 2013 neraca produksi hortikultura surplus. Demikian juga dengan benih total surplus US$ 136 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun,"ucapnya.

Hasanuddin Ibrahim menjelaskan pasal 100 Undang-Undang Nomer 13/2010 tentang Hortikultura, maksimum untuk PMA sebesar 30 persen. Belanda, Jepang, Korea Selatan, Australia, membangun industri benih di Indonesia.

"Dua opsi yang ditawarkan silahkan melakukan investasi sampai 4 tahun atau melakukan cara hukum berupa gugatan melalui MK untuk melihat sama-sama secara adil apakah keberatan tersebut melanggar undang-undang.Untuk melakukan review secara utuh dapat dilakukan," katanya.

Perkembangan industri benih sejak UU ini diterbitkan ternyata industri benih yang modalnya dari PMDN berkembang sangat pesat seperti di Jawa Timur ada 39 perusahaan nasional yang tergabung dalam Ikatan Produsen Benih Hortikultura (IPBH) merupakan ikatan benih nasional, sementara yang ada di Indonesia sebanyak 14 perusahaan.

Hal positip yang terjadi lanjut Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, yaitu tumbuhnya investor PMDN. Sebelum tahun 2010 hanya terdapat sekitar 10 PMDN. Di samping industri benih terdapat juga industri lain yang mendukung hortikultura shading net, rumah kaca, teknologi alat pertanian, pot untuk vertikultur maupun untuk tanaman hias untuk perlindungan tanaman seperti agersi hayati, penanganan lalat buah, masuh alami, dan sebagainya. Terdapat juga teknologi untuk bidang iklim.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang sikapnya atas yudicial review Undang-Undang  Nomer 13/2010 tentang Hortikultura, Hasanuddin Ibrahim mengatakan pemerintah akan menghadiri sidang MK tanggal 10 April 2014 pukul 14.00 WIB yang akan menjadi juru bicara pihak pemerintah adalah Kementerian Hukum dan Ham atas nama Presiden.(lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini