Ads


» » » Siti Martini, SH, Msi : Revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah Sudah Sampai di Tingkat Panja DPR RI

Teks Foto : Siti MartiniSH, Msi, Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum sedang memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta Senin (4/11/2013). (Foto : Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline)

Jakarta, BeritaRayaOnline.Com,-Undang-Undang Pemerintah Daerah sudah beberapakali mengalami perubahan (revisi) terutama mengenai Pilkada. Nanti ke depannya akan dibagi menjadi tiga undang-undang sendiri-sendiri yaitu Undang-Undang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004, Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Desa.

Demikian dikatakan oleh Siti Martini, SH, Msi, Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin (4/11/2013 ) mengenai  revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah yang sudah sampai di tingkat Panja (Panitia Kerja) DPR RI."Sekarang DPR RI sedang reses sehingga pembahasan masih ditunda," jelasnya.

" Undang-Undang Pemerintah Daerah sudah beberapakali mengalami revisi, terutama mengenai Pilkada. Nanti ke depannya akan dibagi menjadi tiga undang-undang sendiri-sendiri. Pertama, Undang-Undang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 sendiri.Kedua, Undang-Undang Pilkada sendiri, dan ketiga Undang-Undang Desa sendiri" katanya.

Siti Martini, SH, Msi, Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjelaskan lagi yang dulu PP Desa ditingkatkan jadi Undang-Undang Desa. Yang tadi jadi satu, terutama mengenai Pilkada yang sering di-revisi, akhirnya terpisah."Ada tiga undang-undang. Kementerian PU dalam hal ini karena diminta lampiran daripada pembagian kewenangan pemerintah, provinsi, kabupaten, dan kota, yang selama ini diatur oleh PP Nomer 38 tahun 2007 ditingkatkan, ini kemauan DPR.Di dalam lampiran Undang-Undang, jadi ada kewenangan.Dulu setingkat PP, kewenangan induknya ada di dalam undang-undang,"ucapnya.


Nanti secara detail, lanjutnya,  juga akan diatur PP pengganti PP Nomer 38 tahun 2007 mengenai pembagian kewenangan."Supaya ke depannya nanti supaya lebih komprehensif  pengaturan di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sebenarnya pemrakarsanya ada di Kementerian Dalam Negeri.Kementerian PU hanya mengisi mengenai kewenangan yang terkait dengan bidang ke-PU-an dan Penataan Ruang di dalam lampirannya.Kementerian PU tetap jadi anggota panitia kerja atau Panja pemerintah. Jadi anggota tim Panja dari pemerintah. Sekarang DPR sedang reses, jadi pembahasannya ditunda," katanya. (lasman simanjuntak)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini