Ads


» » » Mentan Minta Kepala Daerah Tingkatkan Kepedulian Pada Nasib Petani

Padang, BeritaRayaOnline.Com,-Menteri Per­ta­­nian Suswono meminta ke­pala dae­rah meningkatkan ke­pe­du­lian pada nasib petani. Cara­nya, bisa dengan membeli produk per­tanian jika harganya anjlok, dan membantu pemasaran. Su­dah lama diketahui, selama ini yang menikmati untung lebih besar adalah pedagang produk pertanian, bukan petaninya.

”Nasib petani Indonesia ma­sih ironis. Hampir 60 persen  pe­ne­rima raskin (beras miskin) ada­­lah petani. Padahal mereka yang menghasilkan produk per­ta­­nian. Keuntungan hasil pen­jua­lan pertanian itu belum me­reka nikmati.Untuk 1 kg to­mat saja, pe­tani hanya men­dapatkan uang Rp300, sedang­kan di pa­sar modern tomat yang sa­ma di­jual Rp 6 ribu per kg,” kata Menteri Pertanian Su­s­wono pa­da penu­tupan Hari Pa­­n­gan Se­dunia (HPS) di hala­man gedung TVRI  Padang,Sum­bar, Minggu (3/11/2013)

Ia mengingatkan kepala dae­­rah jangan lepas tangan   ter­ha­dap nasib petani. Mentan me­n­con­tohkan bagaimana Pem­­da Bantul membantu pe­ta­ni. Bantul menyiapkan ang­garan sebesar Rp5 miliar un­tuk menanggulangi har­ga pro­duk pertanian. Jika har­ga mu­rah, anggaran itu digu­na­kan membeli. Setidaknya, ke­rugian petani tak terlalu besar.

“Saya berharap kepala dae­r­ah lain juga melakukan. Ja­ngan lagi petani menjadi yang terbanyak penerima raskin,” ujarnya.

Peringatan ke-33 HPS te­lah memberikan makna untuk te­rus meningkatkan pem­ba­ngunan pangan di Indonesia. Ta­hun lalu tema HPS fokus pa­da produktivitas, tahun ini le­bih difokuskan pada diver­si­fikasi pangan. Setiap daerah me­miliki pangan lokal. De­ngan pangan lokal yang bera­gam tersebut, Indonesia tidak akan kekurangan pangan. Asal­­kan tidak mengiden­tifi­kasi­kan pangan pokok itu ada­lah nasi.

”Hendaknya dapat dija­dikan budaya. Pejabat daerah di­minta untuk terus mengg­iat­kan sosialisasi. Mulai dari diri sen­diri untuk mengkam­panye­kan agar pangan pokok terse­but bukan beras,” imbaunya.

Lebih lanjut, Suswono me­nga­­takan diversifikasi pa­ngan ti­dak hanya dari beras ke non-be­ras. Namun, juga diikuti de­ngan peningkatan konsumsi ter­hadap buah, sayur, serta protein hewani.

Sapi di Padang Mangatas Ditambah

Ia mengatakan peringatan ke-33 HPS di Kota Padang ada­lah yang teristimewa. Peri­nga­­tan HPS tidak hanya diha­diri langsung oleh Presi­den, tetapi Presiden juga mela­kukan ra­pat kabinet ter­batas yang di­per­­luas di Sum­bar. Dalam se­ja­­rah peri­ngatan HPS sebe­lum­nya, hal itu tidak pernah terjadi.

”Ini salah satu bentuk apre­siasi terhadap Sumatera Ba­rat,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Mentan, ke­tika meninjau Padang Pe­ngem­­balaan Padang Manga­tas, Limapuluh Kota, proto­koler menjadwalkan presiden hanya 20 menit saja di sana. Na­mun, ternyata presiden lebih dari 1 jam meninjau. Presiden terpukau dengan Padang Ma­nga­­tas. Saat ini, di sana hanya ada 600 ekor ternak. Padahal kapasitasnya bisa untuk 2 ribu ternak.

“Presiden telah meme­rin­tah­kan agar Bappenas meren­canakan kapasitas (2 ribu) tersebut terpenuhi,” kata Sus­wono.

Suswono juga mengajak mas­yarakat mamanfaatkan pe­­karangan rumah untuk ta­na­­man pangan. “Saya me­ngajak agar masyarakat juga ikut berpatisipasi mendukung ke­tahanan pangan nasional. Per­lu dicatat, sesuai dengan Ins­truksi Presiden, untuk me­me­nuhi kebutuhan pangan, bukan harus memperbesar impor,” ingatnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan dari target  beras 10 juta ton surplus yang direncanakan pemerin­tah pusat, Sumbar diberikan target berkontribusi sebanyak 826 ribu ton. Tahun 2012, produksi beras Sumbar baru 658 ribu ton. Dengan adanya penambahan 5 persen dari setiap kota/kabupaten, maka target  surplus beras di tahun 2014, dapat direalisasikan.

Ditanya bagaimana soal per­mintaan kepala daerah mem­beli produk pertanian, Ir­wan mengatakan selama ini pro­gram yang ada baru mem­beli barang-barang kebutu­han pokok, terutama beras dan bahan pokok lainnya. Apakah sudah ada program membeli produk pertanian jika harga­nya terlalu murah? Irwan men­­jawab bahwa Pemprov akan menindaklanjuti keku­ra­ngan dari kebijakan yang  telah ada saat  ini. (dbs/lasman)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini