Ads


» » » Indonesia Berada Pada Fase Krisis Pangan Stadium Empat


Ragunan, Pasar Minggu, BeritaRayaOnline.Com,-Empat kesimpulan diperoleh yakni  posisi Bulog diperkuat, undang-undang perlindungan petani mulai diberlakukan, anggaran pembangunan pertanian ditingkatkan, dan segera didirikan bank pertanian.

Demikian empat kesimpulan yang diperoleh dalam Diskusi Publik Kartel Pangan dalam rangka memperingati Hari Tani 24 September 2013yang diselenggarakan kerjasama antara Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia, dan Program Bincang-Bincang Agribisnis yang berlangsung di Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

 Sementara itu dalam Diskusi Publik Kartel Pangan tersebut dikatakan Indonesia saat ini berada pada fase krisis pangan stadium empat atau sudah dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Karena terlalu banyaknya produk pangan yang diimpor.

Kondisi ini ditambah dengan tidak adanya dukungan kredit dan kemudahan dari pemerintah terhadap kemandirian petani. Akibatnya, generasi muda tidak lagi tertarik pada pertanian. 

Penegasan ini disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, dan Ketua Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Salman Dianda Anwar.

Viva Yoga mengatakan, ada grand design untuk meluluhlantakkan pertanian Indonesia. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang sengaja membiarkan impor produk pangan.

Padahal, tambahnya, kebijakan pemerintah itu jelas-jelas melanggar undang-undang tentang pangan. Undang-undang memang mengizinkan impor tetapi dengan beberapa persyaratan. Yaitu jika bahan pangan pokok itu tidak bisa diproduksi di dalam negeri, stok tidak mencukupi, tidak merugikan petani dan harus bisa mengendalikan harga. "Persyaratan itu semuanya tidak dipenuhi pemerintah,"ujarnya.



Menurut Viva Yoga, pemerintah atas nama negara, sudah melanggar undang-undang. Karena tidak mampu menyiapkan pangan dan tidak mampu mengendalikan harga pangan.

Winarno Tohir menambahkan, selama partai politik dilibatkan dalam pengurusan masalah pangan, selama itu pula rakyat tidak akan diuntungkan. Karena kebijakan itu lebih berpihak kepada kebijakan politik daripada kebijakan pangan.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah tidak lagi memberikan bantuan Kredit Usaha Tani yang bisa memberikan pinjaman pupuk pada masa tanam. Saat ini juga tidak ada lagi Koperasi Unit Desa (KUD) yang bisa membeli hasil panen dengan harga lebih tinggi. "Pemerintah membiarkan petani menyelesaikan masalahnya sendiri," katanya.

Salman Dianda Anwar mengatakan, akibat ketidakberpihakan pemerintah pada sektor pangan dan pertanian, membuat generasi muda Indonesia tidak lagi tertarik pada fakultas pertanian. Mahasiswa lebih tertarik jurusan atau fakultas lain yang dinilai lebih memiliki masa depan.

"Kita tinggal menunggu kehancuran pertanian dan ketahanan pangan kita. Kecuali ada political will dari pemerintah untuk mengembalikan ketahanan pangan kita," katanya. (lasman simanjuntak)
Foto-foto  :Lasman Simanjuntak/BeritaRayaOnline

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini