Ads


» » » Tersangka Rudi Rubiandini: Saya Tidak Melakukan Korupsi, Tetapi Gratifikasi !


Bantah Korupsi, Rudi Rubiandini Akui Gratifikasi

Jakarta, BeritaRayaOnline.Com-KPK akhirnya menahan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini dan dua orang rekannya, Simon G Tandjaja selaku PT Karnel Oil Private Limited dan Ardi selaku perantara.

Mereka keluar dari Gedung KPK dan masuk mobil tahanan KPK sekitar pukul 20.50 WIB. Ketiganya dibawa dengan mobil terpisah dan kompak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.
 
Rudi ditangkap karena diduga menerima suap sekitar US$ 400 ribu. Namun, dia membantah dirinya terlibat dalam kasus korupsi di lembaga yang ia pimpin itu. Rudi menduga dirinya hanya terkena gratifikasi lantaran ada temannya yakni Ardi yang membawa uang untuknya.

"Saya tidak melakukan korupsi, tetapi saya kelihatannya masuk dalam gratifikasi karena ada temen membawa uang," kata Rudi usai diperiksa seharian di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam(14/8/2013).

Oleh karena itu, Rudi mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang ada untuk membuktikan bahwa dirinya terlibat atau tidak dalam dugaan penyuapan oleh salah satu perusahan migas asing, PT Karnel Oil Private Limited.

"Karena itu biarkan proses hukum yang menjawabnya, kita serahkan proses hukum yang ada," tegas Rudi

Seperti diketahui, Rudi ditangkap KPK karena diduga menerima suap sebesar US$ 400 ribu. Penangkapan Rudi terjadi di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Rudi dilantik menjadi Kepala SKK Migas pada 15 Januari 2013. Pria kelahiran Tasikmalaya, 9 Februari 1962 itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM.


Mungkin Gratifikasi

Ada pernyataan menarik dari Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.  

Dia bilang, dirinya tidak melakukan korupsi, tetapi mungkin gratifikasi.   

"Saya tidak melakukan korupsi, tetapi saya kelihatannya masuk masalah gratifikasi," kata Rudi saat digelandang menuju Rumah Tahanan (Rutan) Jakarta Timur cabang KPK, Rabu malam (14/8/2013) .

Kalau berdebat soal arti sebuah kata, panduan kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  

Kamus bahasa Indonesia menjelaskan kata KORUPSI sebagai  penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi  atau orang lain.  

Sedangkan GRATIFIKASI adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.   

Rudi mungkin benar dalam memahami makna  semantik  dari kata gratifikasi, karena kamus tidak menjelaskan ada unsur negatif dari definisi kata itu.  

Berbeda dengan definisi korupsi yang dengan jelas disebutkan unsur negatifnya yakni menyalahgunakan keuangan.  

Tetapi apakah dengan begitu, Rudi tidak melakukan korupsi? Tunggu dulu.  Undang-Undang  (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)   telah membuat defenisi gratifikasi menjadi sangat rumit.  
  

UU Tipikor dengan gamblang merumuskan gratifikasi itu apa, bagaimana, dan seperti apa konsekuensi hukum yang akan diterima oleh seorang  gratifikan, istilah yang dibuat Arief Ainul Yaqin, seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam blognya.  

Dalam Pasal 12 B UU Tipikor yang mengubah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:


a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ;


b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.


(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah).
 

Jelas di sini bahwa gratifikasi yang dapat diproses secara hukum adalah gratifikasi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena berkaitan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.  

Rudi Rubiandini adalah pejabat negara. Dia menerima pemberian dari seseorang. Rudi sendiri menjelaskan bahwa ada teman yang datang ke rumahnya dan membawa uang.

Karena ada yang membawa uang dan ia menerimanya, Rudi menduga ia melakukan gratifikasi dan bukan korupsi.  

Tetapi Rudi lupa di ayat kedua dan seterusnya disebutkan ancaman hukuman bagi para pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi sangat berat, dengan hukuman maksimum pidana seumur hidup.  

Kemudian pasal selanjutnya yakni  Pasal 12 C  UU Tipikor:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.


(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.


(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

Ada kasus menarik terkait pasal ini. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sangat paham UU Tipikor, karena itu ketika mendapat hadiah gitar,  dia langsung melaporkan ke KPK. Jokowi dengan demikian bebas dari tuntutan hukum.  

Tetapi Rudi tidak melakukan itu, sehingga KPK menjerat dia dengan UU Tipikor ini.  

Menurut Arief, dari norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gratifikasi,  dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan embrio dari terjadinya tindak pidana suap.  

Pasal 12 B tentang ancaman hukuman bagi yang menerima gratifikasi tanpa melapor ke KPK, adalah ancaman hukuman dengan dakwaan tindak pidana suap.

Ini berarti antara gratifikasi dan suap itu ada kecenderungan (kesamaan) dan memiliki perbedaan yang tipis.  
Untuk perbedaan ini, Arief membuat sebuah rumus: Gratifikasi = hadiah + jabatan. Suap  =  gratifikasi + jabatan.

Keduanya sama-sama menjadikan jabatan, kekuasaan,  dan wewenang sebagai motif dari suatu pemberian/hadiah.  

Perbedaannya adalah gratifikasi masih merupakan zaakwarneming (sesuatu yang boleh) asalkan tidak bertentangan dengan kewajiban dan wewenangnya serta melaporkannya ke KPK.  

Sedangkan suap adalah perbuatan onrechtmatigedaad  (sesuatu yang bertentangan dengan hukum), karena pemberian itu mengakibatkan kontrak/konsekuensi kepada yang diberi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan cara menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, dan wewenang yang dimiliknya.  

Perbedaan itu akan hilang manakala gratifikasi tidak dilaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KPK.

Jadi kalau dirumuskan adalah GRATIFIKASI = SUAP apabila tidak dilaporkan ke KPK.  

Lalu bagaimana hubungan gratifikasi dan suap dengan salah satu extraordinary crime yaitu korupsi.  

Menurut analisa Arief, hubungannya adalah jika GRATIFIKASI merupakan embrio dari SUAP, maka suap merupakan janin dari korupsi.

Artinya, jika gratifikasi saja gagal dicegah agar tidak menimbulkan tindak pidana suap, maka hal ini akan berimplikasi pada rentannya keberhasilan pencegahan korupsi.  

Jika gratifikasi sudah sulit dikendalikan dan berubah menjadi suap, maka tindak pidana suap akan terus maju dan berkembang, tidak lagi sebagai upaya pemberian, namun akan menjadi upaya pengambilan kekayaan negara secara melawan hukum.  

“Nah, pada taraf inilah korupsi mulai lahir. Jadi secara singkat, kronologis timbulnya gratifikasi, suap, dan akhirnya korupsi bisa digambarkan sebagai berikut GRATIFIKASI – SUAP – KORUPSI,” jelas Arief.  

Satu hal yang perlu diingat adalah gratifikasi  itu embrio dari segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kekuasaan, jabatan, perekonomian, kekayaan negara, dan masih banyak yang lainnya.  

Seseorang yang sudah terbiasa memberi dan menerima gratifikasi, maka dia juga akan terbiasa dengan menyuap dan disuap.

Jika seorang sudah biasa disuap dan menyuap, maka dia juga tidak akan ragu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Jadi hati-hati dengan gratifikasi, sumbangan, dan pemberian lainnya, karena bisa berujung pada bui.

Dana Mengalir ke Partai Tertentu

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum dapat menyimpulkan uang dugaan suap yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, mengalir juga ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau ke partai tertentu.

Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, uang sebesar US$  490.000 dan 127 dolar Singapura, sementara masih diduga diterima oleh Rudi.

Tetapi, Bambang mengaku jajarannya akan mendalami kemungkinan adanya aliran dana ke Menteri ESDM dan juga partai tertentu.

"Kami akan periksa terus soal itu (aliran dana ke Menteri dan partai), akan didalami," kata Bambang di kantor KPK, Jakarta, Rabu (14/8/2013).

Oleh karena itu, Bambang menyatakan tidak menutup kemungkinan dalam proses pemeriksaan penyidik KPK akan memanggil Menteri ESDM, Jero Wacik untuk dimintai keterangannya.

"Jika dibutuhkan (Jero Wacik) akan dipanggil, dibutuhkan keterangannya ya kita panggil," ujar Bambang.

Bahkan, dikatakan jika memang ada dua alat bukti yang cukup tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru.

Namun, menurutnya, KPK untuk saat ini masih fokus memeriksa tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Memang berkembang spekulasi uang yang diterima oleh Rudi bukan untuk pribadinya saja. Mengingat, jumlahnya yang cukup besar mencapai sekitar Rp 7 miliar. Apalagi, SKK Migas tidak memiliki kewenangan penuh menentukan perusahaan trader minyak atau hanya berhak memberikan masukan ke Menteri ESDM. Sehingga, menimbulkan kecurigaan uang tersebut diperuntukan bagi Menteri ESDM, Jero Wacik.

Bahkan, timbul kecurigaan juga uang tersebut mengalir ke Partai Demokrat untuk biaya konvensi. Sebab, Jero Wacik saat ini tercatat juga aktif sebagai salah seorang anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil ekspose (gelar perkara) ditetapkan tiga orang tersangka terkait peristiwa tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK pada Selasa (13/8/2013) malam.

Pertama, yaitu Simon Gunawan Tanjaya sebagai pemberi sehingga dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian, Deviardi alias Ardi dan Rudi sebagai penerima dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Rudi diduga menerima uang sejumlah 400 ribu dolar Amerika dari Simon melalui Ardi. Kemudian, ditemukan kembali uang sejumlah 90 ribu dolar Amerika dan 127 ribu dolar Singapura di rumah Rudi yang diduga juga pemberian dari Simon. Sedangkan, di rumah Ardi juga ditemukan uang sebesar 200 ribu dolar Amerika.

Uang tersebut diduga terkait dengan kewenangan Rudi sebagai Kepala SKK Migas. Mengingat, Simon adalah petinggi Kernel Oil Private Limited, perusahaan minyak yang berniat merambah ke dunia bisnis di Indonesia.(jitro/tulus/pls/renny)
sumber foto :liputan6.com

 




eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini