Ads


» » » Sekjen Kemenkes :Media Massa Diminta Ikut Sosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional


Mega Kuningan Jakarta Selatan,- Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI ,Suprijantoro,meminta kepada media massa kkususnya para wartawan untuk ikut sosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  yang akan mulai diberlakukan 1 Januari 2014 mendatang

."Yang paling lemah memang sosialisasi kepada masyarakat luas. Rekan media ikut membantu sosialisasi" pintanya dalam acara buka puasa bersama (Bukber) Puskom Kementerian Kesehatan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  dengan para wartawan di Mega Kuningan Jakarta Selatan Jumat sore (2/8/2013).

Dijelaskannya khusus untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp 25.500- /bulan atau Rp 300.000/tahun."Mau operasi 20 kali, misalnya ,tidak bayar lagi. Cukup membayar iuran Rp 300.000 per tahun. Termasuk, misalnya, untuk biaya persalinan normal atau caesar hanya bayar iuran Rp 300.000 per tahun"tegasnya.

Sementara itu Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Usman  Sumantri, mengatakan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 tidak mungkin sempurna.

 "Yang harus dicarikan jalan keluar salah satunya adalah masalah distribusi fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa saja pada Januari masalah pemerataan fasilitas kesehatan belum selesai dipecahkan. Namun, secara bertahap harus dicari solusinya mengingat jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional akan terus bertambah" ucapnya.

Dikatakannya lagi distribusi pelayanan kesehatan di tanah air belum merata. Padahal dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai Januari 2014 peserta berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan andil.

"Kondisi dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah beragam. Ada daerah yang padat penduduknya, fasilitas kesehatannya mudah diakses dan dokter tersedia. Ada pula daerah yang penduduknya sedikit dan tersebar secara sporadis sehingga fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh dan seringkali tidak ada dokter"katanya seraya menambahkan dari segi kuantitas sebenarnya puskesmas yang ada sebanyak 9.500 unit sudah cukup. Namun dari aspek sebarannya belum merata dan belum adil.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Suprijantoro  menambahkan, saat ini pemetaan keberadaan puskesmas dan klinik di seluruh Indonesia sedang dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan mendasar fasilitas pelayanan primer yang ada.(lasman)

    

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini