Ads


» » » MBTS Sebagai Strategi Kunci untuk Meningkatkan Kesehatan Anak

Jakarta, BeritaRayaOnline.Com,-  Dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian balita, sejak tahun 1997 Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan WHO telah mengembangkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) sebagai suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana kasus balita sakit di fasilitas kesehatan tingkat dasar.

Demikian dikatakan oleh dr.Jane Soepardi, Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan, ketika berbicara mengenai Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dalam temu media di Jakarta, Jumat pagi (19/7/2013)."MTBS sebagai strategi kunci untuk meningkatkan kesehatan anak yang menyangkut manajemen balita sakit, gizi, imunisasi, dan pencegahan berbagai penyakit dan promosi tumbuh kembang,"jelasnya.

Menurut dr.Jane Soepardi, standar pelayanan bagi balita sakit dan dinilai cost effective serta berkontribusi sangat besar untuk menurunkan angka kematian neonatus, bayi, dan balita bila dilaksanakan secara benar dan luas

."Strategi kelangsungan hidup anak meliputi upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak, ketersediaan SDM kesehatan baik mencakup jumlah, jenis, distribusi, kompetensi dan retensi, ketersediaan obat dan alat kesehatan essensial, kesinambungan ketersediaan alokasi dana untuk meningkatkan kelangsungan hidup anak, penguatan regulasi dan sistem informasi, pemberdayaan masyarakat, LSM, swasta, organisasi profesi dan perguruan tinggi, dan penelitian maupun pengembangan yang mendukung peningkatan kelangsungan hidup anak,"katanya.

Sedangkan strategi peningkatan kualitas hidup anak meliputi memfokuskan pada promotif dan preventif untuk memelihara status kesehatan anak, pemberdayaan keluarga, masyarakat, kerjasama lintas program/lintas sektor dan antarprofesi dalam upaya integrasi pelaksana deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan termasuk rujukan kelainan tumbuh kembang balita."Strategi MTBS adalah kombinasi perbaikan tatalaksana kasus pada balita sakit atau kuratif dengan aspek gizi, imunisasi, dan konseling atau promotif dan preventif. Penyakit anak dipilih merupakan penyebab utama kematian dan kesakitan bayi dan anak balita,"ucapnya.

Dijelaskan lagi oleh dr.Jane Soepardi, tujuan MTBS menurunkan angka kesakitan dan kematian yang terkait dengan penyebab utama penyakit pada balita melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di unit rawat jalan fasilitas kesehatan dasar (puskesmas, pustu, dan polindes), serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak."Tiga komponen strategi MTBS yaitu meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dalam tatalaksana kasus, memperbaiki sistem kesehatan agar penanganan penyakit pada balita lebih effektif, serta memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah dan pola pencarian pertolongan. Harus berdayakan ibu, seorang ibu harus bisa merawat anak di rumah. Kalau ada apa-apa, misalnya, anak jatuh sakit bagaimana seorang ibu mencari pertolongan,"kilahnya.

Siapa saja pelaksana MTBS, menurut dr.Jane Soepardi, Direktur Bina Kesehatan Anak, tenaga kesehatan di unit rawat jalan tingkat dasar, puskesmas, pustu, polindes, poskendes yaitu paramedis (perawat, bidan), dikter (sebagai penerima rujukan dan supervisor dari perawat dan bidan), bukan untuk rawat inap, dan bukan untuk kader.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan , Bab V, Bagian Kesatu, Tenaga Kesehatan, Pasal 27 Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya."Ikut aturan, harus ikut MTBS. Kalau ada delik aduan, dia (petugas kesehatan-red) tidak bisa dilindungi. MTBS itu untuk menjalankan undang-undang. Bila ada pasien mati atau cacat, petugas kesehatan lalu mau dituntut, tetapi kalau sudah ikut pedoman atau aturan petugas kesehatan tak perlu takut. Jangan takut dihukum kalau sudah sesuai pedoman, berarti sudah menjalankan undang-undang, sehingga petugas kesehatan tak bisa dihukum," tegasnya seraya mengutip hak perlindungan hukum KUHP ps 50 karena jalankan undang-undang dan KUHP pasal 51 atas perintah atasan.(lasman)

Teks Foto : dr.Jane Soepardi, Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan (foto:lasman/BeritaRayaOnline)


eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini