Ads


» » » Menteri PU : Perbaikan Jalan di Kawasan Pantura Selesai H-10 Lebaran

Ancol,BeritaRayaOnline.Com,- Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menargetkan perbaikan jalan di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) selesai pada H-10 Idul Fitri (Lebaran) tahun ini. Dalam beberapa hari terakhir terjadi kemacetan parah di Jalur Pantura akibat perbaikan jalan dan pembongkaran Jembatan Cidongkol.

“ H-10 selesai. Pokoknya pada saat Lebaran targetnya tidak ada pemudik yang terganggu,” kata Menteri PU Djoko Kirmanto ketika ditemui usai membuka Jambore Sanitasi Nasional 2013 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin, (24/6/2013).

Saat ini pemeliharaan dan perbaikan jalan terus dilakukan untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran yang akan berlangsung pada Agustus mendatang. Selain jalan, Kementerian PU juga melakukan pemeliharaan berkala di tiga paket jembatan, yaitu Jembatan Kalimenir, Jembatan Cimanuk, dan Jembatan Kebarepan. Dalam tiga paket jembatan ini, terdapat delapan jembatan yang dikerjakan.

Dalam pengerjaan jembatan ini, selain dilakukan pengaspalan, ada juga pembongkaran. Jembatan Cidongkol yang masuk ke dalam paket Jembatan Kalimenir, misalnya, dibongkar untuk diganti dengan model beton. Meski menargetkan perbaikan selesai sebelum mudik Lebaran, pemerintah akan menyiapkan alternatif jika penyelesaian perbaikan mundur.

“Kalau ada jembatan yang masih belum selesai, ditutup, dikasih jalan yang baik sehingga para pemudik tidak terganggu karena adanya proyek,” kata Djoko Kirmanto.

Djoko mengatakan untuk perbaikan jalan jelang Lebaran ini pemerintah tak menyiapkan anggaran khusus. Perbaikan jalan ini masuk ke dalam anggaran pembangunan, pemeliharaan, serta perbaikan dan peningkatan jalan.

“Tidak ada anggaran khusus Lebaran. Yang ada adalah anggaran nasional seluruh Indonesia untuk membangun jalan, memelihara jalan, memperbaiki jalan, dan meningkatkan jalan. Itu seluruh Indonesia Rp 30 triliun lebih,” kata Djoko.

Rp 6 Triliun Untuk Infrastruktur Dasar

Pemerintah mengalokasikan Rp 6 triliun untuk infrastruktur dasar sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan dana ini akan diberikan kepada kelompok masyarakat di ribuan desa. "Ini open menu," katanya saat ditemui wartawan usai membuka  Jambore Sanitasi Nasional 2013 di Hotel Mercure  Ancol, di Jakarta, Senin, (24/6/2013).

Djoko Kirmanto  menggambarkan, misalnya, satu desa mendapatkan Rp 250 juta. Pemerintah akan menyerahkan penggunaan dana itu kepada kelompok masyarakat. "Terserah mau bikin apa. Jalan boleh, air minum boleh, drainase boleh," ujarnya.

Kendati menyerahkan sepenuhnya, anggaran infrastruktur dasar ini telah ada peruntukannya. Peruntukan itu dibagi tiga kelompok, yaitu membangun permukiman di desa dan kelurahan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 2 triliun untuk 7.200 desa dan kelurahan.

Alokasi lain, membangun infrastruktur air minum, embung, dan irigasi di kawasan krisis air minum. Anggarannya Rp 2 triliun di 4.000 desa.

Djoko menilai model anggaran ini menghasilkan dampak positif dan bermanfaat. "Kalau jaringan irigasi jadi, jalan jadi, air minum jadi, yang akan menikmati 33 juta orang," katanya.

Ia mengklaim peruntukan distribusi anggaran ini dengan model yang longgar akan menyerap tenaga kerja. "Ini menciptakan lapangan kerja 1-1,5 juta orang dalam waktu empat bulan,"jelasnya.

Dalam APBN Perubahan 2013, pemerintah mengalokasikan dana kompensasi sebesar Rp 27,9 triliun. Dana ini terdiri atas Rp 9,3 triliun untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, Rp 12,6 triliun untuk dana program percepatan dan perlindungan sosial, serta sisanya sebesar Rp 6 triliun untuk infrastruktur dasar.

Buang Air Besar Sembarangan

 Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Djokir) ketika membuka acara Jambore Sanitasi 2013 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Senin (24/6/2013) dalam pidato sambutannya ia kembali mengatakan masih banyak orang Indonesia yang buang air besar sembarangan.

"Menurut data dari UNICEF tahun 2011 sebanyak 26% penduduk Indonesia masih buang air besar di tempat terbuka," kata Djokir.

Selain membuang hajat, masyarakat Indonesia sering membuang sampah di tempat terbuka sehingga 76% air sungai di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi tercemar limbah baik organik maupun logam berat. Konsekuesinya produksi air minum baku dari sungai menjadi mahal.

"76% sungai di Sumatera, Sulawesi dan Pulau Jawa, tercemar. Dari jumlah itu 53 sungai tercemar bahan organik dan 11 sungai tercemar logam berat. Air sungai utama inilah yang menjadi konsekuensi air minum sehingga produksi air minum menjadi mahal," tuturnya.

Djokir menuturkan penyediaan akses sanitasi dan air miinum di Indonesia masih minim dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Akses sanitasi kepada masyarakat baru 55,6% dari target MDGs 2015 sebesar 62,41%. Target pelayanan akses air minum MDGs sebesar 68,8% sedangkan saat ini baru 55,5%

"Di bidang air minum, kita terus melakukan untuk meningkatkan akses di pedesaan atau Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Namun harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik di tingkat daerah maupun masyarakat. Hal ini tergantung juga dari pola hidup dan perilaku hidup sehat tidak dimiliki masyarakat Indonesia. Masyarakat kita masih kurang peduli tentang kebersihan sanitasi," jelasnya.(lasman)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini