Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Permenkes No.07 Tahun 2013 Tak Menghancurkan Karir Bidan PTT, Ada Kesalahpahaman

Jakarta, BeritaRayaOnline.Com,- Sekitar 1.500 bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari seluruh Indonesia pada Selasa (7/5/2013) di Jakarta menggelar demo sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan pengangkatan dokter/dokter gigi/ bidan PTT sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.07 tahun 2013.Terkait hal tersebut, Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan RI, dr.Pattiselano Robert Johan, MARS, memberi klarifikasi kepada wartawan.

"Ada kesalahpahaman terkait dengan perubahan kebijakan ini, sehingga para bidan kemarin (Selasa) melakukan demo. Seolah-olah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2013 akan menghancurkan karir bidan PTT, padahal tidak demikian," jelasnya, dalam temu media terkait Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 7 Tahun 2013, di Ruang Maharmardjono, Kementerian Kesehatan RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat siang (10/5/2013).

Permenkes No 7 Tahun 2013 ini membahas tentang kebijakan pengangkatan tenaga dokter, dokter gigi, dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Untuk tenaga bidan PTT, dalam Permenkes No 7 Tahun 2013 ini perubahan yang ada misalnya adalah adanya seleksi administrasi untuk pengangkatan bidan PTT di masing-masing daerah, yang sebelumnya tidak ada. Kemudian diatur pula tentang cuti tahunan, cuti bersalin, tahapan pemberhentian, dan perpindahan lokasi penugasan.

Selain itu, ditegaskan oleh dr Pattiselanno tidak ada perubahan dalam masa tugas. Masa tugas sebagai bidan PTT adalah 3 tahun, dengan paling banyak 2 kali perpanjangan, sehingga maksimal seorang bidan PTT mendapat masa tugas maksimal sebanyak 9 tahun.

Namun yang menjadi tuntutan para bidan Selasa (7/5/2013) kemarin adalah bagaimana nasib pada bidan PTT yang sudah mengabdi selama lebih dari 7 tahun?

"Bila para bidan ini ingin diangkat menjadi CPNS, maka bukan wewenang Kementerian Kesehatan untuk mengangkatnya. Itu adalah wewenang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara," ujar dr Pattiselanno.

Pemerintah daerah (pemda) dari masing-masing daerah memiliki hak untuk mengatur formasi kebutuhan tenaga kepegawaian. Sehingga Pemda, dalam hal ini gubernur daerah masing-masing dan mengajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dijelaskan oleh dr Pattiselanno  Robert Johan, MARS, PTT merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang bersifat sebagai pelengkap, yaitu berfungsi untuk mengisi kekurangan tenaga medis di berbagai daerah terpencil dan sangat terpencil di Indonesia. Program utamanya adalah bagaimana masing-masing daerah mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusianya sendiri.

"Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sudah memberikan respons positif dari perubahan kebijakan ini, sehingga kesalahpahaman ini diharapkan bisa segera diselesaikan," tutur dr Pattiselanno.

Perkembangan dasar hukum pengangkatan bidan PTT yaitu Keputusan Presiden No.23 tahun 1994 tentang pengangkatan bidan sebagai PTT pasal 7 ayat (1) bahwa lamanya pelaksanaan tugas sebagai pegawai tidak tetap adalah tiga tahun sebagai pelaksanaan masa bakti dan dapat diperpanjang untuk paling lama tiga tahun.

 Kemudian Keputusan Presiden No.77 tahun 2000 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No.77 tahun 2000 tentang perubahan atas  Keputusan Presiden No.23 tahun 1994 tentang pengangkatan bidan sebagai PTT pasal 7 bahwa lamanya pelaksanaan tugas sebagai PTT adalah tiga tahun sebagai pelaksanaan masa bakti dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali dengan setiap kali perpanjangan adalah tiga tahun.

Keputusan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan bidan sebagai PTT bahwa pelaksanaan tugas bidan sebagai PTT adalah tiga tahun, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Menteri Kesehatan No.683/Menkes/SK/III/2011 pedoman pengangkatan dokter spesialis/dokter gigi dan bidan sebagai PTT bahwa bidan sebagai PTT dapat diusulkan perpanjangan dengan masa penugasan maksimal dua kali.

Peraturan Menteri Kesehatan No.07 tahun 2013 pedoman pengangkatan dokter dan bidan sebagai PTT pasal 9 ayat (2) bahwa menteri dapat mengangkat kembali/memperpanjang bidan sebagai PTT paling banyak untuk dua kali masa penugasan."Dengan demikian ketentuan dalam peraturan tersebut tidak ada perubahan sejak tahun 2000, "kata Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan.

Kuoto PTT

Kementerian Kesehatan membatasi masa kerja bagi dokter, dokter gigi dan bidan yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Kebijakan tersebut dilakukan setelah banyaknya dokter-dokter muda (baru lulus perguruan tinggi) dan bidan yang tidak bisa mengikuti PTT akibat penuhnya kuota PTT.
Jika pada aturan lama yakni Kepmenkes 683/2011 masa PTT dokter dan dokter gigi nyaris tanpa batas, maka pada Permenkes Nomer 07 tahun 2013, maksimal hanya bisa 4 tahun.
“Setelah 4 tahun, seorang dokter dan dokter gigi tidak boleh memperpanjang penugasan PTT-nya,” kata Kepala Biro kepegawaian Kemenkes dr. Pattiselano Robert Johan,MARS, di Jakarta, Jumat (10/5).

Aturan tersebut juga berlaku bagi PTT bidan. Pada peraturan lama, seorang bidan bisa melakukan PTT hingga 9 tahun dengan cara perpanjangan terus, namun pada aturan baru, seorang bidan hanya boleh tugas PTT 6 tahun. Setelah itu dokter, dokter gigi dan bidan harus mengambil pilihan mendaftar menjadi CPNS atau membuka praktik sendiri.

Pattiselano mengakui selama ini banyak dokter, dokter gigi dan bidan yang lebih suka dengan status sebagai tenaga PTT dibanding CPNS. Sebab menjadi  tenaga PTT gaji yang diterima jauh lebih besar dibanding CPNS.

Sebagai perbandingan, untuk dokter dan dokter gigi di daerah terpencil, take home pay perbulan mencapai Rp 4,8 juta.  Dan dokter PTT di daerah sangat terpencil mencapai Rp 7,1 juta per bulan. Bandingkan dengan dokter dan dokter gigi dengan status PNS yang hanya memperoleh gaji Rp 2,5 juta per bulan.

Akibat besarnya gaji dan insentif dokter PTT, kuota PTT selalu penuh dan dokter-dokter yang baru lulus perguruan tinggi sulit untuk mengikuti program tersebut.

Data Kemenkes saat ini jumlah tenaga PTT tercatat 3.185 dokter umum, 1.078 dokter gigi dan 40 ribu bidan. Untuk membayar gaji dan insentif tenaga-tenaga PTT tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1,7 triliun per tahun.

Pattiselano berharap kebijakan membatasi masa tugas PTT tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk segera mengangkat dokter, dokter gigi dan bidan menjadi PNS daerah.
Sebab program PTT sesungguhnya hanyalah berfungsi memback up daerah yang kekurangan dokter dan bidan.
“Selanjutnya, tentu pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan dokter dan bidan sendiri melalui pengangkatan sebagai PNS daerah,” ucapnya. (lasman)

Teks Foto  :dr.Pattiselano Robert Johan, MARS, Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan, didampingi Puskom Kemenkes dalam temu media di Jakarta, Jumat siang (10/5/2013)  (Foto :Lasman/BeritaRayaOnline.Com) 

Tags: , ,

author

BeritaRayaOnline.Com

0 komentar

Leave a Reply

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan BeritaRayaOnline.Com dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.
Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. BeritaRayaOnline.Com akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.
BeritaRayaOnline.Com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.